Thaher menegaskan, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari penyusunan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan melaksanakan kebijakan serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Ia mengingatkan seluruh kepala OPD agar memegang teguh Pakta Integritas, bekerja berdasarkan data dan aturan, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan. Menurutnya, setiap program harus memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hanubun juga menekankan bahwa setiap kunjungan kerja ke kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Setiap kepala OPD diwajibkan melaporkan hasil pertemuan, menyusun rencana aksi, dan mengawal hingga memperoleh dukungan program maupun pendanaan bagi daerah.
Selain mengandalkan APBD, Bupati meminta OPD aktif membangun komunikasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan mitra pembangunan untuk mencari peluang pembiayaan bagi program-program strategis Kabupaten Maluku Tenggara.
Menurut Bupati, penilaian terhadap kepala OPD akan dilakukan secara menyeluruh, meliputi integritas, disiplin, kualitas pelayanan publik, kemampuan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, serta capaian kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Saya ingin setiap kepala OPD menjadi pemimpin yang mampu bekerja, berkolaborasi, dan menghadirkan hasil. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membutuhkan birokrasi yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada penyelesaian masalah," tegas Thaher Hanubun.
