Pernyataan itu disampaikan saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Aurelia, Langgur, Kamis (4/6).
Di hadapan sekitar puluhan peserta yang berasal dari Desa-desa di Maluku Tenggara, Rahantoknam mengaku prihatin karena masih sedikit desa yang telah menyiapkan lokasi pembangunan koperasi.
“Kalau koperasi tidak dibangun, saya anggap itu kepala desa yang gagal. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan petuanan atau pemilik lahan,” tegasnya.
Menurutnya, Kepala Desa harus aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pemilik tanah adat agar program strategis pemerintah tersebut dapat berjalan.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan lahan sehingga keberhasilan pembangunan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada peran Kepala Desa dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Jangan pasif. Jangan menunggu tanah datang sendiri. Kalau butuh sesuatu harus kerja keras dan berusaha,” ujarnya.
Wabup juga mengingatkan bahwa pembangunan koperasi bukan sekadar memenuhi program pemerintah, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat desa.
“Memang tidak ada tambahan uang untuk kepala desa, tetapi masyarakat akan selalu mengingat siapa yang berjuang menghadirkan koperasi di desanya,” katanya.
Diklat yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara itu berlangsung selama tiga hari dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengawas koperasi dalam bidang administrasi, tata kelola, dan pengawasan keuangan.
