Menurut Petrus, berbagai program unggulan yang telah diluncurkan pemerintah berpotensi memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat apabila didukung penuh oleh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
"Presiden sudah menyiapkan solusi untuk berbagai persoalan mendasar bangsa ini. Yang diperlukan sekarang adalah komitmen pemerintah daerah agar seluruh program dapat berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat," kata Petrus dalam Press Release yang diterima redaksi Rabu (10/6/2026) malam.
Ia menyebut sedikitnya empat program prioritas nasional yang kini mulai menunjukkan perkembangan signifikan, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah dan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
Petrus menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau jutaan penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berkembang menjadi lebih dari 83 ribu koperasi berbadan hukum yang diproyeksikan menjadi pusat distribusi dan penggerak ekonomi desa.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sedangkan Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
"Jika desa kuat, pendapatan masyarakat meningkat dan produktivitas naik, maka daerah juga akan ikut maju. Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional," ujarnya.
Petrus juga mengingatkan masih adanya sejumlah daerah yang belum optimal menyiapkan lahan dan dukungan teknis bagi pelaksanaan program-program nasional tersebut, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut dia, persoalan lahan tidak boleh menjadi penghambat program yang telah dirancang pemerintah pusat.
"Jangan sampai program yang sudah baik terhambat hanya karena kesiapan daerah yang kurang. Kepala daerah harus menjadi fasilitator sekaligus motor penggerak pembangunan," tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari rantai pasok dan hilirisasi program nasional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Petrus optimistis pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan dapat ditekan apabila seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan PSN secara konsisten.
"Saya mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk bersama-sama mendukung program pembangunan Presiden Prabowo. Jika dijalankan hingga ke desa-desa, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin kuat," pungkasnya.
