Dalam forum yang dihadiri unsur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kejaksaan, DPRD, dan instansi vertikal itu, Charlos menegaskan bahwa forum komunikasi lintas sektor sangat penting untuk membangun sinergi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Ia menyebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebenarnya telah terbiasa membangun komunikasi informal bersama para pimpinan instansi melalui diskusi santai sambil ngopi bersama.
“Kalau di Kabupaten Maluku Tenggara, forum seperti ini sebenarnya sudah biasa dilakukan. Kadang Pak Bupati mengajak duduk bersama di kediaman atau kantor untuk membahas persoalan-persoalan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyinggung rendahnya serapan APBD Maluku Tenggara yang sebelumnya dipaparkan dalam forum tersebut. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi struktur APBD daerah yang hampir separuhnya terserap untuk belanja pegawai.
“Kalau kita mau serap semua di awal kan tidak mungkin, karena hampir setengah APBD kita itu untuk gaji pegawai,” katanya.
Selain itu, ia mengungkapkan kenaikan harga material menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan DAK fisik, khususnya proyek jalan dan air bersih yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, banyak program yang telah dianggarkan harus kembali disesuaikan akibat lonjakan harga barang di lapangan.
“Kalau volumenya diturunkan, masyarakat marah karena pelayanan berkurang. Tapi kalau volumenya tetap, kontraktor yang keberatan. Ini yang sedang diperhitungkan secara matang,” jelasnya.
Ia mencontohkan proyek sambungan rumah (SR) air bersih yang awalnya dirancang menjangkau seluruh masyarakat, namun terancam berkurang akibat kenaikan harga material.
“Misalnya ada 50 sambungan rumah dalam satu kampung, karena harga naik akhirnya volumenya turun. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan siapa yang dapat dan siapa yang tidak,” katanya.
Tak hanya itu, Wabup juga menyoroti persoalan penyediaan ikan untuk program MBG yang saat ini masih terkendala regulasi jenis ikan yang diperbolehkan disalurkan.
Bagi Rahantoknam, Maluku Tenggara sebenarnya memiliki potensi ikan melimpah, namun sebagian besar jenis ikan yang beredar disebut memiliki kandungan merkuri tinggi sehingga tidak direkomendasikan untuk program tersebut.
“Kita punya ikan banyak, tetapi jenis ikan yang diizinkan untuk MBG itu sedikit. Banyak ikan di daerah kita yang dinilai tinggi merkuri, sehingga ini masih terus dikomunikasikan,” ujarnya.
Wabup menegaskan kondisi itu bukan berarti pemerintah daerah tidak mendukung penyaluran ikan lokal untuk kebutuhan dapur MBG atau SPPG, melainkan masih mencari solusi bersama pihak terkait.
Dalam forum tersebut, Wabup juga meminta dukungan seluruh unsur pimpinan daerah, termasuk aparat penegak hukum dan Kementerian Keuangan melalui KPPN Tual, agar berbagai persoalan administrasi maupun pelaksanaan program dapat dimitigasi sejak awal.
“Kami berharap kalau ada persoalan atau keterlambatan administrasi dari OPD bisa segera dikoordinasikan supaya langsung dieksekusi dan tidak menjadi masalah berkepanjangan,” pungkasnya.
