Hal itu disampaikan Stepanus saat menghadiri Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).
Dalam forum tersebut, Stepanus menegaskan seluruh elemen daerah tetap mendukung program pemerintahan Presiden RI. Namun, ia menilai mekanisme efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini berbeda dengan pola refocusing anggaran ketika pandemi Covid-19.
“Kalau waktu Covid itu refocusing, anggarannya tetap ada di daerah hanya dipindahkan untuk kebutuhan tertentu. Sekarang setelah APBN dan APBD ditetapkan, sebagian anggaran justru ditarik kembali ke pusat dengan istilah efisiensi,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat daerah mengalami tekanan fiskal karena banyak program yang telah direncanakan akhirnya harus disesuaikan kembali.
Ia juga meminta para pejabat keuangan daerah dan instansi vertikal menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat agar kebijakan baru tidak mendadak muncul setelah anggaran ditetapkan.
“Jangan sampai setelah APBN maupun APBD disahkan, tiba-tiba ada program baru masuk lalu dilakukan efisiensi lagi. Itu yang membuat daerah menjadi bingung,” ujarnya.
Stepanus menilai Indonesia sebenarnya tidak kekurangan anggaran, tetapi pengelolaannya kini lebih terpusat. Ia menyebut daerah menangkap adanya penurunan tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
“Anggaran itu ada, hanya sekarang lebih banyak ditarik ke pusat. Kita di daerah menangkap bahwa kepercayaan kepada daerah itu berkurang,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan PAD yang dinilai sulit meningkat apabila sebagian besar proyek infrastruktur dikendalikan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Menurutnya, banyak kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dari proyek-proyek tersebut yang belum dipenuhi.
“Banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar, baik oleh badan maupun provinsi. Kalau ditagih, kadang ada alasan macam-macam,” ungkapnya.
Selain itu, Stepanus menyebut penurunan aktivitas perjalanan dinas dan tingginya harga tiket pesawat turut memukul sektor perhotelan dan restoran di Maluku Tenggara maupun Kota Tual.
“Pendapatan hotel dan restoran turun jauh. Harga tiket pesawat sekarang sangat mahal, sehingga perjalanan ASN maupun wisatawan ikut berkurang,” katanya.
Ia juga menyoroti turunnya dana desa di sejumlah ohoi di Maluku Tenggara yang menurutnya dirasakan langsung masyarakat.
“Bagi masyarakat kampung, mereka tidak peduli pertumbuhan ekonomi atau defisit. Yang mereka lihat dana desa berkurang, itu yang mereka rasakan,” ujarnya.
Meski demikian, Stepanus mengapresiasi pelaksanaan Forum Kopi Pagi yang dinilai penting untuk memperkuat komunikasi antarinstansi dan memberikan pemahaman langsung terkait kondisi fiskal nasional maupun daerah.
“Forum seperti ini perlu rutin dilakukan supaya kita semua memahami perkembangan dan kondisi yang sebenarnya,” tandasnya.
