Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, kejaksaan hingga instansi vertikal untuk membahas kondisi APBN, pembangunan daerah, serta peluang investasi di wilayah Maluku.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan, Ketua Pengadilan Negeri Tual, Dandim 1503/Tual, Kabag Ren Polres Malra, Staf Ahli Wali Kota Tual, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal lainnya.
Kepala KPPN Tual Muslim mengatakan forum “Kopi Pagi” diinisiasi sebagai ruang komunikasi antarpimpinan daerah guna membahas isu strategis dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
“Kami ingin instansi vertikal dan pemerintah daerah duduk bersama membicarakan isu-isu strategis yang bisa membantu perkembangan daerah. Kadang-kadang masalah lebih cepat selesai lewat komunikasi santai,” ujar Muslim.
Menurutnya, forum tersebut dirancang menjadi agenda rutin dengan sistem tuan rumah bergantian antar instansi.
Dalam paparannya, Muslim juga meluruskan isu terkait kondisi APBN nasional yang ramai dibahas di media sosial.
Ia menegaskan APBN 2026 masih dalam kondisi aman dengan total belanja negara mencapai Rp3.842 triliun atau meningkat 7,3 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Tidak benar APBN hanya cukup dua minggu. Pendapatan negara tumbuh dan belanja negara juga meningkat. Defisit masih dalam batas terjaga,” katanya.
Muslim menjelaskan pemerintah pusat saat ini fokus menjalankan berbagai program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan pendidikan, kesehatan gratis, pembangunan desa, penguatan UMKM hingga sektor perikanan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif membangun koordinasi dengan kementerian terkait agar memperoleh bagian dari program-program nasional tersebut.
“Masa dengan program sebanyak itu daerah kita tidak kebagian. Pemerintah daerah harus tahu kementerian mana yang harus dikoordinasikan,” ujarnya.
Selain membahas APBN, KPPN Tual juga memaparkan kondisi ekonomi regional Maluku yang dinilai masih cukup positif.
Sejumlah indikator ekonomi disebut mengalami peningkatan, mulai dari konsumsi rumah tangga, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga indikator kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Muslim menyoroti masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah di Maluku.
Kota Tual disebut memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 1,82 persen, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara mencapai 11,07 persen.
Sementara Kabupaten Kepulauan Aru dinilai masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
KPPN Tual juga menilai realisasi belanja APBD Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru hingga triwulan pertama 2026 masih rendah dan perlu didorong agar memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam forum itu turut dipaparkan sejumlah potensi investasi strategis di Maluku, seperti pengembangan Maluku Integrated Port, sektor perikanan dan cold storage, energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga fasilitas kesehatan.
Namun, daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dan listrik, tingginya biaya logistik, rendahnya PAD, hingga keterbatasan SDM dan teknologi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian saran masukan dari para pimpinan instansi pemerintah, DPRD, TNI-Polri, dan unsur vertikal lainnya terkait penguatan pembangunan dan sinergi lintas instansi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan sekitarnya.
