Penghargaan bergengsi tersebut menempatkan Maluku Tenggara sejajar dengan daerah-daerah terbaik di kawasan timur Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Dalam pengumuman resmi panitia, kategori pengendalian inflasi menilai konsistensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, khususnya sektor pangan, melalui kebijakan yang terukur, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran, hingga inovasi pengendalian harga di daerah.
Untuk kategori ini, Kabupaten Sumba Timur keluar sebagai terbaik pertama, Kabupaten Bima terbaik kedua, sementara Kabupaten Maluku Tenggara meraih posisi terbaik ketiga. Di tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tual, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang secara langsung menyerahkan penghargaan, mengatakan program ini sengaja dirancang sebagai bentuk penghargaan nyata bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik.
“Selama ini daerah sering mendapat evaluasi dan pengawasan. Sekarang kami ingin memberi reward. Tidak hanya trofi atau sertifikat, tetapi insentif fiskal agar daerah makin termotivasi,” kata Tito dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk skema insentif fiskal daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang berhasil menghadirkan inovasi dan capaian konkret.
Menurut Tito, sistem penilaian dibuat berbasis regional agar kompetisi berlangsung lebih adil, mengingat kapasitas fiskal antarwilayah di Indonesia sangat berbeda.
“Kalau semua daerah digabung nasional, yang anggarannya besar akan terus mendominasi. Karena itu dibuat per regional agar kompetisinya lebih seimbang,” ujarnya.
Dalam kategori ini, pemenang terbaik ketiga tingkat kabupaten menerima insentif Rp1 miliar, terbaik kedua Rp2 miliar, dan terbaik pertama Rp3 miliar.
Ajang penghargaan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR RI, kepala daerah dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta unsur Forkopimda.
Keberhasilan Maluku Tenggara masuk jajaran terbaik dinilai menjadi sinyal positif atas efektivitas langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Prestasi ini juga memperkuat posisi Maluku Tenggara sebagai salah satu daerah di kawasan timur Indonesia yang dinilai mampu menghadirkan kebijakan responsif terhadap tantangan ekonomi nasional.
