Undangan resmi Kementerian Dalam Negeri itu ditujukan kepada kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti agenda penting membahas stabilitas kawasan timur Indonesia.
Berdasarkan surat Kemendagri Nomor 500.2.3/4409/SJ, forum tersebut akan digelar di Merumatta Senggigi Hotel, Lombok Barat, dengan agenda utama arahan dan dialog bersama Menko Polkam dan Mendagri terkait isu politik, keamanan, serta sinkronisasi pemerintahan daerah di Indonesia timur.
Tak sekadar rapat formal, agenda nasional ini juga dikemas dengan kegiatan yang menarik perhatian publik. Para peserta dijadwalkan mengikuti gerakan bersih pantai di Pantai Senggigi, Gerakan Pangan Murah (GPM), bazar UMKM, gala dinner, hingga malam apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi.
Kehadiran Bupati Maluku Tenggara dalam forum tersebut menjadi sorotan, mengingat daerah berjuluk Bumi Larvul Ngabal itu merupakan salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah kepulauan, konektivitas, serta stabilitas kawasan.
Tak hanya para bupati dan wali kota, forum ini juga akan dihadiri gubernur, pimpinan DPRD, kapolda, pangdam, kejaksaan tinggi, hingga unsur intelijen daerah.
Momentum ini dinilai sebagai langkah pemerintah pusat memperkuat konsolidasi dengan daerah-daerah strategis di Indonesia timur di tengah berbagai tantangan pembangunan dan dinamika keamanan kawasan.
Dengan masuknya Maluku Tenggara dalam agenda nasional tersebut, perhatian Pemerintah Pusat terhadap wilayah timur Indonesia dinilai semakin kuat.
