Dalam tatap muka bersama guru dan kepala sekolah, Hanubun menegaskan dana tersebut bukan sekadar bantuan rutin, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap daerah kepulauan dengan tantangan pendidikan yang kompleks.
Menurut dia, pemerintah daerah aktif menyuarakan kebutuhan pendidikan Maluku Tenggara melalui komunikasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, hingga lembaga pengelola kawasan perbatasan nasional.
“Ini tidak datang dengan sendirinya. Kita jemput, kita bicara, kita perjuangkan,” ujar Hanubun di Langgur Senin (25/5).
Ia menjelaskan sekolah-sekolah di Maluku Tenggara menghadapi tantangan khas seperti jarak antarpulau, keterbatasan akses transportasi, jumlah peserta didik yang kecil di beberapa wilayah, hingga kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran.
Karena itu, Bupati meminta seluruh satuan pendidikan penerima BOS afirmasi menyusun perencanaan berbasis kebutuhan nyata sekolah, dengan prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan literasi, serta kebutuhan yang langsung menyentuh peserta didik.
Hanubun menegaskan dana afirmasi harus dikelola secara tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat manfaat agar mampu memperkecil kesenjangan pendidikan antara pusat kota dan pulau-pulau terluar di Maluku Tenggara.
