500 Rumah Subsidi Siap untuk Maluku Tenggara, Wabup: Bunga 5 Persen Sampai Lunas, Tunggu Apa Lagi?

Potret suasana Sosialisasi 500 Rumah Subsidi Siap untuk Maluku Tenggara, Wabup: Bunga 5 Persen Sampai Lunas, Tunggu Apa Lagi? Foto/dok: istimewa.
LANGGUR, HARIANMALUKU.com – Kabar menggembirakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Daerah mulai mengakselerasi program rumah subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 500 unit rumah yang disebut sebagai salah satu jatah terbesar di Provinsi Maluku.

Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Rumah Subsidi KPR-FLPP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (19/5/2026).

Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, saat membacakan sambutan Bupati Muhammad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa program ini merupakan peluang besar yang tidak boleh dilewatkan masyarakat.

“Tidak pernah dalam sejarah ada kredit rumah dengan bunga tetap lima persen sampai akhir cicilan. Ini subsidi luar biasa dari pemerintah pusat,” tegas Charlos di hadapan peserta sosialisasi.

Ia bahkan secara terbuka mendorong ASN dan masyarakat yang belum memiliki rumah agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Kalau kredit biasa, tanda tangan dapat uang, lalu habis. Tapi kalau program ini, tanda tangan dapat rumah. Ini investasi untuk anak cucu,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.

Program KPR FLPP merupakan bagian dari program prioritas nasional tiga juta rumah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, sebagai solusi bagi masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Tenggara, Afan Bachri Ifat, dalam laporannya menyebutkan Pemkab Maluku Tenggara telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung percepatan program tersebut.

Di antaranya Peraturan Bupati Nomor 90.P Tahun 2024 tentang dukungan percepatan pembangunan tiga juta rumah, Perbup Nomor 91.P Tahun 2024 tentang pembebasan BPHTB bagi MBR, serta Perbup Nomor 92.P Tahun 2024 tentang pembebasan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Afan, kuota 500 unit rumah subsidi itu diperoleh setelah Bupati Maluku Tenggara secara langsung meminta perhatian khusus kepada Pemerintah Provinsi Maluku saat pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Jumlah ini sangat besar dibanding kabupaten/kota lain di Maluku. Ini peluang besar untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh,” katanya.

Setelah sempat terkendala persoalan lahan pada 2025, kini proyek rumah subsidi mulai menemukan titik terang.

Developer CV Hitrima telah menyiapkan lahan seluas dua hektare di kawasan Ohoi Kolser menuju Namar, yang dinilai sangat strategis karena dekat pusat pemerintahan, akses bandara, pelabuhan, fasilitas umum, hingga destinasi wisata.

Wabup Charlos memastikan pembangunan tidak dilakukan asal-asalan.

“Jalan, listrik, air bersih, semuanya harus tersedia. Rumah subsidi bukan berarti kualitas murahan. Justru pemerintah akan mengawasi langsung,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat menyebarluaskan informasi ini agar lebih banyak warga mengetahui manfaat program tersebut.

“Kalau tahu ada tetangga belum punya rumah, kasih tahu. Jangan informasi ini berhenti di ASN saja,” pungkasnya.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR