Unpatti Bongkar Akar Kemiskinan Maluku: Data Jadi Kunci, Bukan Sekadar Angka

Kuliah umum bertema Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif, Rabu (29/4). Sumber: Unpatti Ambon.
AMBON, HARIANMALUKU.com – Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Maluku tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa. Solusi berbasis data dinilai menjadi kunci utama untuk menjawab persoalan yang kompleks di wilayah kepulauan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof. Dr. Dominggus Malle, saat membuka kuliah umum bertema Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif, Rabu (29/4).

Menurut Malle, karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan membuat persoalan kemiskinan jauh lebih rumit dibanding wilayah lain. Keterbatasan akses, distribusi sumber daya yang tidak merata, hingga konektivitas antarwilayah menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesejahteraan.

“Tidak cukup hanya melihat angka statistik. Kita harus memahami kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegasnya.

Dominggus mengungkapkan, sebagian masyarakat sebenarnya telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diiringi peningkatan produktivitas serta akses pasar. Kondisi ini membuat potensi ekonomi belum tergarap maksimal.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih kontekstual, terutama dalam penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi daerah.

Disisi lain, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, mengungkapkan fakta bahwa tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi terbesar di wilayah terpencil dan kepulauan.

Teddy menyoroti kesenjangan antarwilayah yang masih tinggi, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan yang belum merata.

“Kondisi geografis membuat Maluku juga rentan terhadap perubahan iklim dan bencana. Karena itu, kebijakan perlindungan sosial harus adaptif dan mampu mengantisipasi risiko,” ujarnya.

Kuliah umum ini turut menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, Ph.D., yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam merumuskan kebijakan berbasis data.

Melalui forum ini, Unpatti mendorong lahirnya solusi nyata berbasis riset dari kalangan mahasiswa dan akademisi, guna mempercepat pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Maluku.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan ilmiah dan kolaboratif adalah jalan strategis untuk keluar dari jerat kemiskinan di wilayah kepulauan.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR