Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pra studi kelayakan yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Kota Langgur, Rabu (29/4/2026).
Forum ini menjadi tahap awal yang krusial untuk mengumpulkan data, masukan, serta perspektif dari berbagai pihak guna memastikan perencanaan pembangunan pelabuhan berjalan matang dan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, Rasyid, menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, khususnya di wilayah Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar.
“Pelabuhan ini akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses distribusi barang dan jasa secara lebih efisien,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran pelabuhan representatif tidak hanya meningkatkan efektivitas transportasi laut, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan.
Rasyid juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
“Kolaborasi yang kuat akan memastikan proyek ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.
Dalam pra studi kelayakan tersebut, berbagai aspek menjadi fokus pembahasan, mulai dari kebijakan daerah, kondisi ekonomi, data kependudukan, lingkungan, hingga aspek teknis lokasi dan ketersediaan lahan.
Selain itu, data terkait transportasi laut juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan pembangunan.
Pemerintah berharap, melalui perencanaan yang terintegrasi, pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas nasional di wilayah kepulauan.
(Sumber: infopublik.id).
