Penegasan itu disampaikan saat Ketua DPC GMNI Maluku Tenggara, Ari Lusubun, bersama sejumlah pengurus melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam di ruang kerja Wakil Bupati, Langgur Kamis (9/4).
Dalam pertemuan tersebut, GMNI Maluku Tenggara menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari isu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dugaan penyalahgunaan dana desa di sejumlah ohoi, hingga pembahasan terkait program-program strategis pemerintah daerah.
Ari Lusubun menegaskan, sebagai organisasi kemahasiswaan, GMNI pada prinsipnya mendukung seluruh upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah. Namun, dukungan itu, kata dia, tidak menutup peran GMNI sebagai kekuatan kritis yang akan tetap menjalankan fungsi pengawasan.
“GMNI secara organisasi mendukung segala bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dan kemajuan daerah. Tetapi jika ada kebijakan yang justru merugikan masyarakat dan daerah, maka kami siap menjadi penyeimbang sekaligus tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” tegas Ari.
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran yang saat ini terjadi hampir di seluruh daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Ia menilai, ketiga sektor tersebut merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang tidak bisa dinegosiasikan, terlebih di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Di tengah efisiensi yang begitu besar, kami berharap Pemerintah Daerah Maluku Tenggara tetap memprioritaskan program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Bagi kami, tiga hal ini adalah hal paling penting di daerah ini,” ujarnya.
GMNI juga menyoroti masih adanya sejumlah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan dan kesehatan yang harus terus mendapat perhatian serius pemerintah daerah, baik dari sisi sarana dan prasarana, kualitas layanan, maupun akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Menurut Ari, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan penganggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain itu, GMNI Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, organisasi tersebut memastikan akan tetap hadir sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Pertemuan itu disebut menjadi bagian dari komitmen GMNI untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan-persoalan yang dianggap mendesak dan berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Dengan pertemuan tersebut, GMNI berharap pemerintah daerah dapat semakin fokus menetapkan skala prioritas pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
