Sorotan itu muncul setelah pernyataan Saiful Mujani dalam sejumlah pemberitaan dinilai sebagian pihak mengarah pada ajakan untuk menurunkan Presiden Prabowo Subianto. Narasi tersebut kemudian memantik perdebatan luas di ruang publik, terutama di tengah situasi politik nasional yang masih sensitif pascapemilu.
Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM Bidang Hukum dan Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., menegaskan bahwa setiap pendapat publik, terlebih yang disampaikan tokoh intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat, legitimate, dan konstitusional.
“Kritik terhadap pemerintah itu hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, cara menyampaikannya harus proporsional dan tidak menimbulkan tafsir yang bisa memicu instabilitas politik di tengah masyarakat,” ujar Tody Kamis (9/4).
Menurutnya, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara kritik yang konstruktif dengan narasi yang berpotensi mendelegitimasi proses demokrasi. Ia menilai, kehati-hatian dalam menyampaikan opini sangat penting, apalagi di tengah masyarakat yang majemuk dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat literasi politik yang berbeda-beda.
FABEM-SM, kata Tody, memandang ruang kebebasan berpendapat harus tetap dijaga. Namun, kebebasan itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab moral, etika publik, dan kesadaran berbangsa agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif.
Di sisi lain, FABEM-SM Indonesia juga mengapresiasi sikap pemerintah yang dinilai tetap fokus bekerja di tengah polemik yang berkembang. Menurut Tody, langkah Istana yang memilih menitikberatkan perhatian pada agenda strategis nasional dan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendekatan yang tepat dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
“Polemik politik jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan. Bangsa ini sedang menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan dinamika geopolitik global yang tidak mudah diprediksi,” tegasnya.
Ia menambahkan, stabilitas nasional saat ini menjadi kebutuhan mendasar agar pemerintah dapat bekerja optimal dalam mendorong investasi, menjaga pertumbuhan ekonomi rakyat, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Lebih jauh, FABEM-SM Indonesia mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, tetapi diiringi dengan kedewasaan berpikir dan kedisiplinan dalam berpendapat. Organisasi tersebut menilai bahwa peran akademisi, aktivis, mahasiswa, dan tokoh publik sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan justru memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.
Selama ini, FABEM-SM dikenal aktif mendorong literasi politik, kajian kebijakan, dan advokasi publik di kalangan mahasiswa serta alumni BEM dan Senat Mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Melalui forum-forum diskusi dan penguatan gagasan, FABEM-SM berupaya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat, dunia kampus, dan proses demokrasi nasional.
Bagi FABEM-SM, polemik yang muncul saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang lebih sehat dan matang. Perbedaan pandangan, menurut mereka, adalah bagian wajar dari kehidupan demokratis, tetapi harus dikelola dengan bijak, tertib, dan bertanggung jawab.
Di akhir pernyataannya, FABEM-SM Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap mengedepankan dialog, rasionalitas, dan semangat persatuan di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan berpendapat, partisipasi publik, pengawalan terhadap kebijakan yang adil, serta stabilitas nasional yang tetap terjaga. Semua itu adalah fondasi penting menuju Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan beradab,” pungkas Tody.
