Perwakilan Tim Kemensos dari Sentra Meohai Kendari, Riki Firmansyah, mengatakan data ODIV menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran program bantuan sosial.
“Masih ada beberapa data yang kosong, khususnya terkait ODIV. Kami harap Dinas Kesehatan sudah memiliki data by name by address (BNBA) agar bisa segera divalidasi,” ujar Riki.
Dalam rapat yang digelar diruang rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara itu, Riki mengungkapkan bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh, Maluku Tenggara sempat mencatat sekitar 35 kasus ODIV sepanjang Januari hingga November 2025. Namun, data rinci termasuk kategori anak dan lanjut usia masih perlu diperbarui.
Tak hanya itu, Kemensos juga menyoroti data penyalahgunaan narkotika (NAPZA) yang dinilai belum terintegrasi. Hal ini disebabkan tidak adanya Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Maluku Tenggara.
“Untuk data NAPZA, kami akan coba koordinasi ke BNN di Kota Tual untuk mendapatkan data yang lebih lengkap,” jelasnya.
Selain ODIV dan NAPZA, Kemensos juga meminta Dinas Sosial menyiapkan data Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU). Data tersebut akan digunakan dalam kegiatan bakti sosial (baksos) saat kunjungan Menteri Sosial RI.
Rapat koordinasi ini merupakan tahap awal dalam rangkaian persiapan kunjungan kerja Menteri Sosial RI di Maluku Tenggara.
Diketahui, Tim Kemensos hadir dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah enam orang, yakni Citra Agus Amitra (ketua tim), Riki Firmansyah, Pipit Supriyanto Febrian, Irwanto, Ghina Susanti, dan Atika Maulani.
Sementara itu, gelombang kedua dijadwalkan akan tiba pada 20 April 2026 dan dipimpin langsung oleh Kepala Sentra Meohai Kendari, Muhammad Gunawan.
Kemensos berharap koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, khususnya dalam penanganan masalah sosial berbasis data yang valid dan akurat.
