Rapat tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Senin (20/4/1026), dipimpin langsung Bupati Muhamad Thaher Hanubun, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara Titus Betaubun, Kepala Sentra Meohai Kendari Direktorat Rehabilitasi Sosial, serta melibatkan Pemerintah Kota Tual dalam sinkronisasi agenda kunjungan Menteri Sosial.
Hadir dalam rapat tersebut para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD, Camat, Kepala Puskesmas, hingga Pendamping Desa dari dua wilayah tersebut.
Fokus Sinkronisasi Agenda Sosial
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menyambut kunjungan Mensos RI, terutama terkait program-program sosial yang akan menjadi perhatian nasional di Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Sejumlah program yang dibahas dalam rakor tersebut antara lain Operasi Katarak, layanan kesehatan masyarakat, penanganan disabilitas, Bantuan Sosial, hingga validasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial.
Bupati menegaskan bahwa data penerima manfaat harus benar-benar akurat dan terintegrasi, agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Target Operasi Katarak dan Layanan Kesehatan
Salah satu perhatian utama dalam rapat lanjutan kali ini adalah program operasi katarak. Pemerintah Daerah diminta meningkatkan jumlah sasaran minimal 250 pasien, yang sebelumnya tercatat masih di bawah angka tersebut.
Kementerian Sosial juga memastikan bahwa cakupan layanan diperluas, termasuk pasien dengan kategori tertentu serta dukungan pembiayaan melalui kerja sama lintas lembaga dan mitra sosial.
Selain itu, dibahas pula layanan kesehatan lainnya seperti fisioterapi, penanganan kusta, donor darah, hingga layanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan HIV/AIDS.
Penataan Data Kependudukan dan Bantuan Sosial
Rapat kedua ini juga menyoroti pentingnya validasi administrasi kependudukan, terutama terkait akta nikah dan data keluarga penerima bantuan sosial (bansos).
Pemerintah Daerah bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta mempercepat pendataan pasangan yang belum memiliki dokumen resmi agar tidak menghambat akses bantuan.
Selain itu, dibahas pula tunggakan biaya pendidikan yang melibatkan ratusan siswa dengan total nilai mencapai lebih dari Rp115 juta, yang akan dikoordinasikan lintas sektor untuk penanganan lebih lanjut.
Penanganan Data Sensitif dan Kolaborasi Lintas Lembaga
Dalam kesempatan itu juga disampaikan perlunya kehati-hatian dalam penanganan data sensitif, khususnya pasien HIV/AIDS.
Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data, namun tetap memastikan layanan kesehatan dan bantuan sosial berjalan optimal melalui pendampingan resmi.
Persiapan Teknis Kunjungan Mensos
Selain program sosial, rapat lanjutan tersebut juga membahas kesiapan teknis kunjungan, termasuk pengaturan lokasi kegiatan, mobilisasi masyarakat, hingga koordinasi lintas daerah antara Maluku Tenggara dan Kota Tual agar agenda kunjungan berjalan lancar tanpa kendala.
Bupati menegaskan bahwa kunjungan Menteri Sosial RI harus menjadi momentum penguatan layanan sosial di wilayah berjuluk Bumi Larvul Ngabal tersebut.
“Ini bukan sekadar kunjungan, tetapi kesempatan memperkuat pelayanan sosial yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya dalam rapat.
Rapat kedua pematangan kunjungan Mesos RI ini ditutup dengan penegasan komitmen seluruh perangkat daerah untuk bekerja cepat dan terkoordinasi dalam menyukseskan agenda nasional tersebut di Maluku Tenggara dan Kota Tual.
