Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, S.P., dalam laporannya menegaskan bahwa program Desa Cantik bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan data statistik secara optimal, sehingga pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran.
“Melalui program ini, kami mendorong pemanfaatan data statistik yang lebih baik, sekaligus membentuk agen-agen statistik di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Secara nasional, program Desa Cantik telah berjalan sejak 2021 dan terus mengalami perkembangan signifikan. Hingga kini, tercatat sebanyak 2.430 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah mendapatkan pembinaan dari BPS.
Pada tahun 2024, Desa Lorong berhasil meraih predikat terbaik pertama Desa Cantik tingkat kabupaten/kota se-Maluku, disusul Desa Werlilir yang meraih peringkat kedua pada 2025.
“Harapan kami, prestasi ini tidak hanya dipertahankan tetapi juga ditingkatkan pada tahun 2026,” katanya.
Dalam kegiatan pembinaan, aparatur desa akan dibekali pemahaman menyeluruh terkait proses statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, validasi, hingga diseminasi data. Selain itu, peserta juga dilatih memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang lebih cepat, akurat, dan mutakhir.
BPS Maluku Tenggara juga tengah mengembangkan dua aplikasi digital sebagai bagian dari inovasi pengelolaan data desa. Aplikasi pertama difungsikan untuk input atau pengumpulan data, sedangkan aplikasi kedua berupa dashboard yang menampilkan data desa secara terintegrasi.
Namun, dalam pengembangannya, BPS menghadapi kendala terkait kapasitas penyimpanan data. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika guna memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN).
“PDN menyediakan layanan penyimpanan data secara gratis dengan kapasitas besar dan keamanan yang terjamin,” jelas Freddy.
Ia menambahkan, jika sistem ini berjalan optimal, maka data desa akan terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten secara real time, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis data.
Kedepan, BPS juga mendorong kolaborasi antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyediaan data sektoral, guna mendukung intervensi program pembangunan yang lebih efektif.
Menariknya, seluruh aplikasi yang dikembangkan tersebut tidak dipungut biaya alias “nol rupiah” sebagai bentuk kontribusi BPS dalam meningkatkan kualitas tata kelola data desa.
“Ini adalah bagian dari upaya kami mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Maluku Tenggara,” tegasnya.
Kegiatan pencanangan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi literasi statistik serta penandatanganan komitmen bersama dalam pelaksanaan program Desa Cantik tahun 2026.
