Hal itu disampaikan saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Rabu (11/3/2026).
“Jangan kita menghayal ada emas, ada gas, padahal tidak ada. Memberikan harapan palsu kepada masyarakat itu tidak boleh,” tegas Hanubun di hadapan pimpinan OPD dan peserta forum.
Forum tersebut dibuka secara simbolis melalui pemukulan tifa oleh Bupati yang didampingi Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, Plt Sekretaris Daerah Rasyid, serta Kepala Bappelitbangda Clemens Welafubun.
Kegiatan ini mengusung tema Pengembangan Perekonomian yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pelayanan Dasar yang Merata, SDM yang Kuat dan Ketercukupan Pangan.
Dalam arahannya, Hanubun menekankan bahwa pembangunan daerah harus bertumpu pada potensi nyata yang dimiliki Maluku Tenggara, terutama sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Hanubun, sebagian besar masyarakat Maluku Tenggara menggantungkan hidup dari laut sehingga potensi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut harus dimaksimalkan.
“Potensi rumput laut kita sekitar delapan ribu hektar. Ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, sektor pariwisata bahari dan budaya juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan daerah.
Namun ia menegaskan pengembangan pariwisata harus melibatkan kerja sama lintas perangkat daerah, termasuk pembangunan akses jalan dan infrastruktur pendukung.
Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menyerah pada keterbatasan anggaran.
“Jangan mengeluh uang sedikit. Uangnya tidak berkurang, otak kita yang berkurang,” katanya.
Untuk memperkuat pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan tujuh prioritas pembangunan hingga 2027, antara lain penguatan sektor perikanan, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur wilayah kepulauan.
Hanubun menegaskan pemerintah daerah akan mengevaluasi secara serius kualitas perencanaan setiap perangkat daerah.
“Program yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah akan kita tiadakan,” tegasnya.
