Dihadapan pimpinan OPD dan peserta forum, Hanubun mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak menyerah pada keterbatasan anggaran.
“Jangan kita mengeluh uang sedikit atau uang kurang. Uangnya tidak berkurang, otak kita yang berkurang, hati kita yang berkurang,” tegasnya.
Forum yang mengusung tema Pengembangan Perekonomian Inklusif Berbasis Potensi Lokal itu dibuka secara simbolis melalui pemukulan tifa oleh Bupati bersama Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, Plt Sekda Rasyid, serta Kepala Bappelitbangda Clemens Welafubun.
Menurut Hanubun, forum lintas perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan karena menjadi ruang sinkronisasi program antarperangkat daerah.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan Maluku Tenggara harus berangkat dari potensi riil yang dimiliki daerah, bukan dari asumsi atau harapan yang tidak berdasar.
“Jangan kita menghayal ada emas atau gas padahal tidak ada. Memberikan harapan palsu kepada masyarakat itu tidak boleh,” katanya.
Bupati menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan harus menjadi kekuatan utama ekonomi daerah karena sebagian besar masyarakat Maluku Tenggara menggantungkan hidup dari laut.
Selain itu, potensi pariwisata bahari dan kekayaan budaya masyarakat Kei juga dinilai sangat strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan.
Namun menurutnya, pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor.
“Kalau tempat wisata bagus tapi jalannya tidak ada, itu tidak akan jalan. Semua dinas harus bekerja bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hanubun juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia bahkan menugaskan Wakil Bupati untuk melakukan komunikasi intensif dengan perangkat daerah terkait guna mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peran sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga konektivitas transportasi laut sebagai penopang pembangunan daerah kepulauan.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan tujuh target pembangunan utama hingga 2027, mulai dari penguatan ekonomi perikanan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Perencanaan yang kita susun hari ini akan menentukan arah pembangunan Maluku Tenggara ke depan. Karena itu semua perangkat daerah harus serius,” tegasnya.
