Hal itu disampaikan dalam paparannya pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pendidikan Tahun 2027 yang berlangsung di Ballroom Syafira Hotel Langgur, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, capaian SPM pendidikan Maluku Tenggara saat ini baru mencapai 57,89 poin, sehingga masih berada pada kategori paling rendah dalam klasifikasi SPM nasional.
“Angka ini tentu menjadi catatan kritis bagi kita semua. Namun ini bukan untuk membuat kita patah semangat, justru menjadi motivasi agar pada tahun 2027 kita bisa meningkatkan capaian SPM hingga minimal berada pada kategori tuntas pertama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa SPM pendidikan merupakan indikator penting yang turut mempengaruhi penilaian kinerja kepala daerah, sehingga seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus bekerja lebih serius untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.
Sementara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), capaian literasi tercatat 62,34 persen dan numerasi 51,10 persen, yang menempatkan Maluku Tenggara sebagai salah satu daerah dengan capaian literasi SMP cukup tinggi di Provinsi Maluku.
“Untuk literasi SMP kita termasuk cukup baik dibandingkan daerah lain di Maluku. Ini menunjukkan performa siswa SMP relatif stabil,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa numerasi masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan intervensi kebijakan, anggaran, serta strategi pembelajaran yang lebih efektif.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga mencatat sejumlah persoalan lain, seperti rendahnya kualifikasi guru PAUD. Dari total 409 guru PAUD, hanya 64 orang atau sekitar 16 persen yang telah memiliki kualifikasi sarjana (S1).
“Ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian SPM pendidikan. Karena itu kami mengusulkan program peningkatan kualifikasi guru PAUD dalam rencana kerja tahun 2027,” katanya.
Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan juga memaparkan program prioritas pendidikan 2027, di antaranya peningkatan mutu layanan dasar pendidikan, penguatan tata kelola pendidikan, peningkatan akses layanan pendidikan, serta penguatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter.
Hanoeboen menegaskan bahwa seluruh program tersebut hanya dapat berhasil jika melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, hingga masyarakat.
“Forum OPD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi dan merumuskan program pendidikan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
