LANGGUR, HARIANMALUKU.com – Kepala Bappelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, mengungkap sejumlah persoalan serius yang masih membayangi dunia pendidikan di daerah tersebut. Mulai dari tingginya angka kerusakan ruang kelas hingga menurunnya kualitas pembelajaran di sekolah.
Hal itu disampaikan Welafubun saat memaparkan materi pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pendidikan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 yang digelar di Ballroom Syafira Hotel Langgur, Selasa (10/3/2026).
“Dari data yang kami analisis, sekitar 53,5 persen ruang kelas SD di Maluku Tenggara dalam kondisi rusak. Sementara 43,7 persen ruang kelas SMP juga mengalami kerusakan berdasarkan data Dapodik 2025,” kata Welafubun.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar dalam sektor pendidikan yang harus segera dibenahi.
Selain persoalan infrastruktur, Welafubun juga menyoroti kualitas pembelajaran di sekolah yang masih belum optimal. Berdasarkan data Rapor Pendidikan 2025, kemampuan literasi siswa SD dan SMP masih berada pada kategori sedang meskipun menunjukkan tren meningkat.
Namun untuk kemampuan numerasi, khususnya di jenjang SD, masih berada pada kategori kurang.
“Numerasi siswa SD berada pada angka 39,79 persen dan masih dalam kategori kurang. Sementara numerasi SMP berada pada kategori sedang tetapi trennya justru menurun dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, kualitas pembelajaran juga menunjukkan tren yang memprihatinkan. Untuk jenjang SD kualitas pembelajaran berada pada kategori sedang dengan tren menurun, sementara di SMP masuk kategori baik tetapi juga mengalami penurunan.
Menurut Welafubun, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah utama pendidikan di Maluku Tenggara bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas pembelajaran.
“Anak-anak mungkin masuk sekolah setiap hari, tetapi belum tentu benar-benar belajar. Guru mungkin hadir di kelas, tetapi belum tentu proses pembelajaran berlangsung efektif,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan manajemen pendidikan, seperti distribusi guru yang belum merata, terutama di wilayah Kepulauan Kei Besar, serta program pendidikan yang dinilai masih bersifat top down dan kurang implementatif.
Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dinilai masih lemah sehingga belum memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Dalam paparannya, Welafubun menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan Maluku Tenggara dalam RPJMD 2025–2029 berfokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan.
Strategi yang akan ditempuh antara lain meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, memperluas layanan pendidikan gratis termasuk pendidikan kesetaraan, memperbaiki distribusi tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
“Target kita pada 2027 adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,09, dari posisi saat ini sekitar 71,59,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan agar menyusun rencana kerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Welafubun juga menegaskan bahwa penyusunan Renja OPD harus mengacu pada ketentuan perencanaan pembangunan, termasuk Permendagri Nomor 86 dan Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2025.
“Perencanaan harus fokus pada program prioritas, bukan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan,” tegasnya.
Ia berharap melalui forum tersebut dapat dirumuskan rencana kerja pendidikan tahun 2027 yang lebih terarah dan mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
