Pernyataan itu disampaikan dalam paparannya pada Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Menurut Bin Raudha, kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan sangat memengaruhi capaian pembangunan, termasuk sektor pendidikan.
Ia menyebut, Kabupaten Maluku Tenggara hingga kini masih menghadapi ketimpangan akses layanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau.
“Banyak sekolah di wilayah kepulauan sampai hari ini belum tersentuh secara maksimal oleh program-program nasional,” ujarnya.
Hanoeboen menegaskan, persoalan pendidikan di Maluku Tenggara tidak semata soal teknis pembelajaran, tetapi berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keterisolasian wilayah.
SPM Pendidikan Malra Baru 57,9 Persen
Dalam paparannya, Bin Raudha membeberkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara saat ini baru mencapai 57,9 persen.
Angka itu menempatkan Maluku Tenggara dalam kategori belum tuntas dan disebut sebagai salah satu yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain.
Kondisi tersebut, kata dia, juga tercermin dalam rapor pendidikan, terutama pada capaian literasi dan numerasi yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Kalau kita sandingkan dengan data rapor pendidikan, terutama literasi dan numerasi, ini sangat berhubungan dengan faktor kewilayahan yang tadi saya sampaikan,” katanya.
Ia menilai, tantangan pendidikan di Maluku Tenggara tidak bisa disamakan dengan daerah daratan yang lebih mudah dijangkau dan memiliki akses infrastruktur lebih memadai.
Program Revitalisasi dan Digitalisasi Dinilai Sangat Membantu
Dihadapan peserta Musrenbang, Bin Raudha juga menyampaikan apresiasi terhadap program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan yang saat ini menjadi bagian dari kebijakan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut sangat penting bagi daerah-daerah di kawasan timur Indonesia yang masih memiliki ketergantungan fiskal tinggi terhadap pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia. Program revitalisasi dan digitalisasi ini sangat membantu daerah, terutama dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran,” ujarnya.
Kadisdik menambahkan, daerah seperti Maluku Tenggara menjadi salah satu wilayah yang paling merasakan manfaat jika intervensi pusat benar-benar diarahkan secara adil berdasarkan kebutuhan kewilayahan.
Malra Usulkan Program Khusus Pendidikan Daerah Kepulauan
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mengaku telah menyiapkan sejumlah usulan program untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu.
Salah satu yang akan diajukan ke pemerintah pusat adalah program peningkatan mutu pendidikan terpadu daerah kepulauan. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai persoalan pendidikan yang selama ini menjadi hambatan utama di Maluku Tenggara.
“Kami akan mengusulkan satu program nasional, yakni peningkatan mutu pendidikan terpadu daerah kepulauan. Program ini akan mengintegrasikan seluruh persoalan pendidikan yang dihadapi Maluku Tenggara,” kata Bin Raudha.
Ia berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan serius oleh pemerintah pusat, termasuk dalam penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang lebih berpihak kepada wilayah kepulauan.
Minta Pemerintah Pusat Lihat Realitas Wilayah
Bin Raudha menekankan bahwa setiap program yang diturunkan ke daerah seharusnya tidak disusun dengan pendekatan seragam. Menurutnya, realitas geografis Maluku Tenggara harus menjadi pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan dan alokasi program pendidikan.
Ia meminta pemerintah pusat agar lebih sensitif terhadap tantangan khas daerah kepulauan, mulai dari akses transportasi, distribusi guru, infrastruktur sekolah, hingga konektivitas digital.
“Kami berharap pemerintah pusat benar-benar mempertimbangkan kondisi kewilayahan Maluku, termasuk Maluku Tenggara, agar program-program yang turun ke daerah tepat sasaran,” tegasnya.
Pendidikan Jadi Kunci Peningkatan SDM Malra
Diakhir paparannya, Bin Raudha menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kinerja pembangunan daerah.
Hanoeboen menilai, tanpa intervensi yang serius dan berpihak pada kondisi objektif daerah kepulauan, ketimpangan kualitas pendidikan akan terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kami berharap semua usulan ini dapat dipertimbangkan demi peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara,” tandasnya.
