Instruksi itu disampaikan Bupati saat pembukaan Musrenbang RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Hanubun meminta kepala dinas terkait tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan, bahkan bila perlu “berkantor di pasar.”
“Kalau perlu nginap di pasar sana, bikin kantor di pasar. Jangan dijadwalkan. Tiba-tiba saja ada,” tegas Bupati.
Thaher menilai, pengawasan pasar harus dilakukan secara langsung agar Pemerintah benar-benar mengetahui kondisi harga, distribusi bahan pokok, serta berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Bupati juga menyinggung soal keberadaan pihak-pihak yang kerap bermain dalam aktivitas pasar dan berpotensi mengganggu pelayanan serta kenyamanan masyarakat.
“Supaya menghindari jagoan-jagoan di pasar sana,” ujarnya.
Menurut Hanubun, pasar adalah ruang pelayanan publik yang harus dikelola secara tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan dibiarkan berjalan liar tanpa kontrol pemerintah.
Ia menegaskan, pengendalian harga bahan pokok dan perlindungan terhadap masyarakat kecil harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah pada 2027.
Dalam forum Musrenbang itu, Bupati juga mengingatkan bahwa seluruh OPD harus bekerja dengan pola pikir baru: tidak pasif, tidak menunggu laporan, tetapi aktif hadir di tengah persoalan masyarakat.
“Barang negara harus dipakai untuk pelayanan masyarakat,” tandasnya.
Pernyataan ini langsung menjadi sorotan peserta forum karena dinilai menggambarkan gaya kepemimpinan yang tegas dan langsung menyasar persoalan lapangan.
