Penegasan itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutanya, Hanubun menyampaikan bahwa tantangan keuangan daerah ke depan tidak mudah. Di satu sisi, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara di sisi lain ruang fiskal pemerintah semakin sempit karena beban belanja pegawai yang tinggi.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD menyusun perencanaan dengan akal sehat, berbasis fakta lapangan, dan tidak lagi dipenuhi usulan-usulan yang sulit diwujudkan.
“RKPD 2027 harus disusun realistis. Jangan kita duduk susun barang-barang yang tidak realistis sesuai fakta lapangan,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan 2027 harus diarahkan pada isu-isu mendasar yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, hingga infrastruktur dasar.
Hanubun juga mengingatkan agar setiap program yang masuk dalam RKPD memiliki hasil yang jelas, target yang terukur, serta dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Program harus jelas hasilnya, target harus terukur, anggaran harus realistis, dan kegiatan harus berdampak,” ujarnya.
Bupati menilai, Musrenbang tidak boleh hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi harus benar-benar menghasilkan keputusan pembangunan yang kuat dan bisa dilaksanakan.
Hanubun berharap Musrenbang RKPD 2027 menjadi forum yang melahirkan arah pembangunan yang lebih disiplin, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
