HARIANMALUKU.COM, AMBON - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku melaksanakan acara pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2026-2031, sekaligus menggelar kegiatan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) pada hari Selasa (31/3/2026).
Acara yang bertempat di Ballroom Lantai 2 Hotel Swissbell Ambon, Jalan Benteng Kapaha, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dihadiri oleh berbagai unsur kader partai serta perwakilan pemerintah daerah.
Pengukuhan pengurus baru dilakukan atas nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yang diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW PKB Provinsi Maluku oleh petugas panitia.
Dalam kesempatan tersebut, sambutan dari Ketua Umum DPP PKB dibacakan oleh Dr. H. Jazilul Fawaid Al Hafidz, S.Q., M.A., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan Ketua Fraksi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
"PKB Harus Jadi Solusi Bagi Masyarakat Maluku".
Dalam sambutannya, Jazilul Fawaid menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan atas terselenggaranya acara pengukuhan tersebut.
Ia menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus baru, sebagian di antaranya merupakan pengurus lama yang kembali dipercaya.
"Meski sebagian adalah pengurus lama, saya berharap semangatnya tetap baru dalam menyongsong target kemenangan PKB di Provinsi Maluku," ujarnya.
Jazilul menjelaskan bahwa PKB lahir dari cita-cita para ulama sebagai wadah aspirasi politik umat beragama, dengan tujuan dan cita-cita yang telah tertuang dalam Mabda Siyasi PKB yang terdiri dari sembilan prinsip dasar. Hal ini menjadi pembeda utama PKB dengan partai politik lainnya.
"PKB mengedepankan politik yang humanis dan religius. Meskipun lahir dari rahim ulama, PKB terbuka untuk semua golongan, tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang. Politik bagi PKB adalah kemanusiaan," tegasnya.
Ia juga menyampaikan pemahaman akan kondisi Provinsi Maluku yang memiliki keragaman budaya dan karakteristik wilayah kepulauan dengan potensi yang luar biasa.
Oleh karena itu, sesuai arahan Ketua Umum DPP PKB, ia meminta seluruh pengurus PKB Provinsi Maluku untuk tidak menjadi bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat, melainkan menjadi bagian dari solusi.
"Kondisi saat ini penuh ketidakpastian. Kita melihat dinamika global dan dampaknya hingga ke daerah, termasuk persoalan distribusi dan kebutuhan masyarakat. Maluku sebagai wilayah kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut, namun kebijakan nasional masih sering berorientasi daratan. Ini menjadi perhatian kita bersama," ucap Jazilul.
Di tingkat nasional, lanjutnya, PKB saat ini sedang mendorong beberapa agenda penting yang menjadi bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, antara lain perlindungan masyarakat adat dan wilayah pesisir serta kepulauan; perlindungan pekerja rumah tangga; dan perlindungan buruh serta pekerja.
"Kita harus segera turun ke lapangan, hadir di tengah masyarakat, dan memberikan manfaat nyata. Sesuai pesan Ketua Umum, PKB harus terus turun ke masyarakat sekaligus naik kelas," kata Jazilul kepada pengurus baru yang dipimpin Basri Damis.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan PKB bukan hanya diukur dari jumlah kursi yang diraih, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
"Walaupun kursi PKB di Maluku belum banyak, namun jangan kalah dalam hal kebermanfaatan dibandingkan partai lain," tandasnya.
Jazilul juga menyampaikan harapan kepada masyarakat Maluku untuk memberikan kesempatan kepada PKB untuk memimpin selama satu periode saja.
"Rasakan manfaatnya. Jika tidak memberikan perubahan, silakan pilih yang lain. Namun saya yakin, jika diberi kesempatan, PKB mampu membawa perubahan yang nyata," ujarnya.
Sebelum menutup sambutannya, Jazilul mengajak seluruh kader untuk terus bekerja keras, turun ke masyarakat, dan membuktikan bahwa PKB layak dipercaya. Ia juga mengingatkan untuk membangun kompetisi politik yang sehat sambil tetap menjaga persaudaraan antar partai, yang menjadi tradisi PKB sejak awal berdirinya.
Ketua DPW PKB Provinsi Maluku yang baru dikukuhkan, Basri Damis, SH, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar serta seluruh elemen partai.
"Kami menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas organisasi, memperkuat konsolidasi, melayani masyarakat, serta menata struktur partai agar semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat," ucap Basri.
Ia menyatakan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan amanat sejarah untuk menjaga PKB sebagai rumah perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Maluku. Oleh karena itu, orientasi politik PKB Provinsi Maluku akan difokuskan pada lima poin utama, yaitu:
1. Penguatan ideologi partai agar tetap konsisten dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan berdirinya PKB.
2. Membangun partai yang moderat dan inklusif, yang terbuka untuk semua kalangan dan mampu menjadi wadah aspirasi seluruh elemen masyarakat.
3. Meningkatkan loyalitas kader terhadap partai, melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.
4. Memperkuat pelayanan kepada masyarakat, dengan menjadikan kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
5. Mendekatkan partai dengan rakyat, dengan cara terus melakukan kunjungan lapangan dan menjalin komunikasi yang erat dengan berbagai lapisan masyarakat.
"Semua ini bertujuan untuk mencapai kemenangan pada Pemilu 2029, baik untuk kursi DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Maluku," jelas Basri.
Basri juga menjelaskan bahwa Musyawarah Kerja Wilayah PKB Maluku tahun 2026 merupakan agenda strategis yang sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dalam forum tersebut, para peserta merumuskan program prioritas tahun 2026 serta program kerja masa bakti periode 2026–2031.
Ia menyampaikan bahwa capaian pada Pemilu 2024 menjadi modal penting bagi perkembangan partai di masa depan, di mana PKB berhasil meraih 4 kursi di DPRD Provinsi Maluku dan 31 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Maluku.
"Ke depan, target kita adalah memenangkan Pemilu 2029 di seluruh daerah pemilihan," tegasnya.
Selain merumuskan program kerja, Muskerwil tahun ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai bentuk tanggung jawab partai terhadap pembangunan daerah. Dari total 21 poin rekomendasi yang dihasilkan, terdapat dua hal utama yang menjadi fokus perhatian DPW PKB Maluku, yaitu:
Pertama, perlunya peninjauan kembali kebijakan fiskal untuk daerah. Basri menyampaikan bahwa pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran daerah, mengingat peran penting daerah dalam struktur pembangunan nasional.
"Penurunan alokasi anggaran dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Maluku," katanya.
Kedua, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan yang hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum. DPW PKB Maluku mendorong pemerintah pusat untuk segera menghadirkan kebijakan khusus bagi wilayah kepulauan, termasuk pembentukan badan percepatan pembangunan Maluku yang didukung oleh anggaran yang memadai.
"Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk kemajuan Maluku," ucap Basri sebelum menutup sambutannya dengan harapan agar amanah yang diterima dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan masyarakat Maluku.
Perwakilan Gubernur Maluku, Umar Alhabsy, yang menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW PKB Provinsi Maluku yang baru saja dikukuhkan.
Ia menyampaikan harapan agar kepengurusan yang baru ini mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Maluku dan tetap menjaga kedekatan dengan rakyat.
"Saya juga mengapresiasi kegiatan orientasi politik ini sebagai momentum untuk menanamkan kembali visi dan misi serta ideologi perjuangan PKB di Maluku," ujar Umar.
Ia menekankan bahwa partai politik memiliki fungsi yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, partai politik tidak boleh hanya dipandang sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata, melainkan juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara.
"Sebagai salah satu partai besar di Indonesia yang memiliki kader tersebar luas, baik di eksekutif maupun legislatif, PKB diharapkan senantiasa menyiapkan kader-kader terbaik. Salah satunya melalui forum Muskerwil ini, sehingga kader yang dilahirkan benar-benar teruji kompetensinya, tidak hanya dalam kematangan politik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta komitmen keislaman yang rahmatan lil ‘alamin," jelas Umar.
Menurutnya, Muskerwil ini sangat penting dan strategis bagi seluruh pengurus dan kader PKB untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan sebagai partai Islam yang berwawasan nasionalis dalam mengawal perjalanan bangsa dan negara.
Umar menjelaskan bahwa kegiatan Orientasi Politik dan Muskerwil PKB Provinsi Maluku tahun ini memiliki dua makna penting yang saling terkait. Pertama, orientasi politik yang bertujuan untuk membekali kader dengan wawasan kebangsaan, militansi, serta strategi pemenangan yang modern dalam menyongsong tantangan masa depan yang semakin kompleks.
"Politik tidak lagi hanya soal meraih suara, tetapi juga harus berbasis data, berorientasi pada nilai, dan berpusat pada manusia," katanya.
Kedua, Muskerwil yang merupakan wadah tertinggi di tingkat wilayah untuk merumuskan program kerja yang nyata dan dapat diimplementasikan.
"Saya berharap forum ini tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan perencanaan yang mampu memperkuat soliditas partai ke depan," ucapnya.
Umar mengajak seluruh elemen PKB untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkokoh nilai-nilai dasar partai, menjaga konsistensi dalam perjuangan, serta mengambil posisi moral yang jelas dalam berbagai isu kebangsaan.
Ia juga mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi antara pengurus wilayah dan cabang, serta menjadikan organisasi partai sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.
"Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku juga sangat mengharapkan adanya peningkatan sinergi dengan partai politik. Sinergitas yang terbangun dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Maluku yang adil dan sejahtera, serta menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkas Umar.
Setelah acara pengukuhan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi orientasi politik yang membahas tentang visi dan misi partai serta strategi pemenangan di masa depan, kemudian diikuti dengan Muskerwil yang akan berlangsung hingga sore hari untuk merumuskan program kerja secara rinci dan menyusun rencana tindak lanjut yang konkret.
