Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak boleh lagi diisi program asal jadi, program berulang tanpa hasil, apalagi sekadar menyalin program tahun-tahun sebelumnya.
“Tidak boleh ada program copy paste. Jangan lagi bikin program yang itu-itu saja, tapi tidak ada hasilnya. Itu hanya menghamburkan uang negara,” tegas Hanubun di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta peserta Musrenbang.
Bupati menilai, selama ini masih ada kebiasaan buruk dalam perencanaan daerah, yakni mengusulkan kegiatan yang tidak realistis, tidak sesuai kemampuan keuangan daerah, dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta Kepala Bappeda dan seluruh OPD menyusun RKPD 2027 secara realistis, selektif, fokus, dan terukur, dengan orientasi utama pada pelayanan publik dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Hanubun, tantangan fiskal daerah ke depan tidak ringan. Anggaran daerah masih terbatas, sementara belanja pegawai terus membesar. Jika tidak diantisipasi dengan perencanaan yang cermat, maka ruang pembangunan akan semakin sempit.
“Kita tidak bisa lagi menghayal. Program besar tanpa anggaran, stop. Usulan yang tidak realistis, stop. Kegiatan berulang tanpa hasil, stop,” tandasnya.
Dalam forum itu, Bupati juga menyoroti pentingnya setiap program memiliki hasil yang jelas, target yang terukur, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menegaskan, kemajuan daerah tidak ditentukan oleh banyaknya proyek besar yang diumumkan, tetapi oleh langkah-langkah kecil yang konsisten, tepat sasaran, dan benar-benar terlaksana.
“Daerah ini tidak maju karena proyek besar semata, tapi karena langkah kecil yang konsisten dan tepat sasaran,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027, kata dia, harus menjadi momentum untuk membenahi cara berpikir birokrasi agar tidak lagi terjebak pada rutinitas administratif, tetapi benar-benar bekerja untuk menjawab persoalan rakyat.
