Kritik itu disampaikan saat pembukaan Musrenbang RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Dalam sambutannya, Hanubun menyinggung fakta bahwa pemerintah telah mengalokasikan berbagai fasilitas teknologi, mulai dari tower telekomunikasi, Starlink, hingga laptop, namun pemanfaatannya di lapangan dinilai belum optimal.
“Buat apa beli Starlink, beli laptop, ada dalam anggaran, tapi tidak dimaksimalkan. Itu namanya bodoh,” tegas Bupati.
Thaher menilai, di tengah arah kebijakan kerja yang mulai menyesuaikan perkembangan digital, termasuk kemungkinan pola kerja yang lebih fleksibel, birokrasi justru dituntut semakin disiplin dan produktif.
Karena itu, Bupati mengingatkan agar tidak ada ASN yang menganggap kemudahan teknologi sebagai alasan untuk bekerja santai atau mengabaikan tanggung jawab pelayanan.
“Jangan sampai kerja dari rumah lalu kita sia-siakan. Kinerja harus tetap dipertahankan,” ujarnya.
Hanubun juga menyoroti pentingnya pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang telah dibangun hingga ke wilayah-wilayah jauh dan terpencil.
Menurut dia, infrastruktur digital harus benar-benar digunakan untuk mendukung koordinasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pengawasan pembangunan.
Ia meminta seluruh OPD mengubah pola kerja dari konvensional menjadi lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
Dalam forum itu, Bupati juga menyindir perilaku birokrasi yang lamban, pasif, dan tidak responsif terhadap kebutuhan lapangan.
Musrenbang RKPD 2027, kata Hanubun, harus menjadi momentum pembenahan total terhadap cara kerja pemerintahan daerah.
