Hal itu disampaikan Hanubun saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (30/3/2026).
Menurut Bupati, pembangunan tidak harus selalu identik dengan proyek besar. Justru dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah harus cerdas memilih intervensi yang sederhana namun mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“RKPD harus fokus pada program kecil tetapi berdampak besar,” tegas Hanubun.
Bupati juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih serius memfasilitasi kebutuhan dasar pelaku UMKM, termasuk penyediaan mesin kemasan agar produk-produk lokal memiliki nilai jual lebih baik.
Menurut dia, selama ini banyak produk masyarakat sebenarnya potensial, namun kalah bersaing karena tidak didukung pengemasan, pemasaran, dan pembinaan yang memadai.
Hanubun menegaskan, penciptaan lapangan kerja baru harus dimulai dari sektor-sektor yang dekat dengan masyarakat, seperti wirausaha muda, usaha lokal, ekonomi desa/ohoi, perikanan, dan pertanian.
“Program pelatihan harus menghasilkan usaha baru, bukan hanya seremonial,” tandasnya.
Musrenbang RKPD 2027, kata dia, harus mampu melahirkan desain pembangunan yang berpihak pada ekonomi rakyat dan tidak terjebak pada pola lama yang minim hasil.


