Dalam syukuran satu tahun pemerintahan bersama Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam di Rumah Dinas Bupati, Jumat (20/2/2026), Hanubun menyebut APBD 2026 diperkirakan hanya berkisar Rp600 miliar.
Angka itu merosot tajam dibanding periode 2018–2023 yang sempat menembus Rp1,024 triliun.
“Kita bingung membaginya, apa yang harus dibelanjakan. Ada perintah dari Jakarta belanja pegawai 30 persen dan 70 persen untuk pembangunan. Tapi kondisi kita terbalik karena keuangan turun sangat jauh,” tegas Bupati di hadapan Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan partai politik, serta tim pemenangan MTH–VR.
“Bayangkan satu dinas besar hanya Rp160 juta. Kira-kira apa yang mau dibeli? Tidak ada,” ujarnya.
Sementara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memang memiliki anggaran lebih besar, namun itu karena menanggung ratusan pegawai dan pelayanan dasar masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, sebagian belanja pemerintah daerah, termasuk di DPRD, bergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika target PAD sekitar Rp57 miliar tidak tercapai, maka sejumlah kewajiban tidak dapat dibayarkan.
“Kalau PAD tidak masuk, tidak akan terlayani. Jakarta tidak mau tahu kondisi kita,” katanya.
Jangan Lagi Terjebak Emosi Politik
Ditengah tekanan fiskal, Hanubun mengingatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya tim sukses dan pendukung, agar meninggalkan perbedaan politik masa lalu.
“Filosofi orang Kei, kita tidak bisa berdiri sendiri atau jalan sendiri. Ikatkan menjadi satu kekuatan. Kalau perbedaan terus kita simpan, pemerintahan ini tidak akan jalan baik,” tandasnya.
Ia menegaskan, masyarakat di luar tidak mau tahu soal kesulitan anggaran. Yang mereka tahu adalah pelayanan harus tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari terobosan peningkatan PAD.
Mutasi ASN Tak Bisa Sembarangan
Menjawab desakan pergantian pejabat, Bupati menegaskan bahwa mutasi ASN tidak bisa dilakukan sesuka hati karena harus mengikuti regulasi pemerintah pusat.
“Tidak segampang tidak suka lalu kita ganti. Ada aturan. Kita juga ditegur oleh Menpan atas beberapa jabatan yang diganti,” ungkapnya.
Setiap perubahan jabatan, kata dia, harus melalui mekanisme administrasi dan persetujuan kementerian terkait.
Syukuran Bernuansa Duka
Perayaan satu tahun pemerintahan MTH–VR digelar sederhana tanpa hiburan. Hal itu karena Maluku Tenggara tengah berduka atas wafatnya salah satu pejabat daerah yang disebut sebagai sahabat dekat Bupati.
“Harusnya ada musik dan macam-macam. Tapi hari ini kita tidak lakukan begitu karena Maluku Tenggara sedang berduka,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Hanubun mengakui masih banyak kekurangan selama tahun pertama kepemimpinan MTH–VR.
“2025 kita kurang. Insya Allah 2026 ini kita tetap kurang, tapi kita tetap bersatu menjadi satu kekuatan. Maluku Tenggara hebat!” pungkasnya.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama dari unsur Islam dan Kristen.
.jpg)

