Penegasan itu disampaikan Bupati saat evaluasi kinerja satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029 berdasarkan sembilan program prioritas, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (12/2/2026).
Menurut Hanubun, kondisi fiskal daerah pada tahun 2025 tidak dalam situasi normal karena adanya pembatasan keuangan negara yang berdampak hampir pada seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih efisien dan berbasis data.
“Kita jangan melihat kelebihan, tetapi melihat kekurangan yang kita miliki. Kerja harus berdasarkan data, bukan perasaan,” tegasnya.
Bupati menyebut, dari 62 indikator kinerja yang diukur dalam evaluasi satu tahun pemerintahan, hanya 21 indikator atau sekitar 33 persen yang tercapai, sementara sebagian indikator lainnya belum memenuhi target maupun belum dilengkapi data oleh OPD terkait.
Thaher menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan ke depan.
Infrastruktur dan PAD Jadi Sorotan
Hanubun menyoroti keterbatasan anggaran pembangunan akibat tingginya belanja pegawai yang mencapai sebagian besar APBD. Dari total anggaran sekitar Rp400 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang fiskal pembangunan menjadi terbatas.
Akibatnya, sejumlah program infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan konektivitas wilayah belum maksimal.
Meski demikian, ia meminta OPD tetap mencari solusi melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi program pusat.
“Kita harus tahu akar masalahnya. Kalau tidak tahu akar masalah, kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata dan perikanan yang selama ini menjadi sektor unggulan Maluku Tenggara.
Thaher menilai tingginya kunjungan wisatawan harus berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah melalui retribusi yang jelas dan terukur.
“Kalau kunjungan wisata meningkat, uangnya di mana? Ini yang harus dijawab,” katanya.
Pertanian dan Koperasi Diminta Lebih Aktif
Dalam evaluasi tersebut, Hanubun juga menyoroti inflasi daerah yang mencapai 3,93 persen, melampaui target 2,95 persen. Kondisi ini dipicu tingginya permintaan tanpa diimbangi pasokan produksi lokal.
Ia meminta Dinas Pertanian melakukan sinkronisasi program dengan kebutuhan pasar dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi lokal.
Rumput Laut dan Ekosistem Teluk Hoat Sorbay
Sektor perikanan tangkap dinilai telah mencapai target, namun produksi budidaya dan rumput laut masih rendah akibat kerusakan ekosistem di Teluk Hoat Sorbay.
Bupati meminta penanganan serius terhadap sedimentasi dan rehabilitasi ekosistem karena menyangkut kehidupan masyarakat pesisir.
Perkuat Adat dan Deteksi Dini Konflik
Dalam kesempatan itu, Hanubun juga menekankan pentingnya peran raja-raja dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas daerah melalui program sumpah adat sebagai upaya pencegahan konflik sosial, narkoba, dan minuman keras.
Ia menyebut program tersebut bahkan mendapat perhatian dan penghargaan dari Polda Maluku sebagai pilot project penanganan konflik berbasis kearifan lokal.
SDM dan Tata Kelola Pemerintahan
Bupati menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama, dengan capaian baru sekitar 40 persen. Ia meminta pelatihan vokasi dan pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan industri, termasuk peluang kerja di Blok Masela.
Selain itu, tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian, meski Pemkab Maluku Tenggara telah meraih opini WTP dari BPK selama sepuluh tahun berturut-turut.
Hanubun menegaskan OPD yang tidak menyampaikan data atau dokumen pemeriksaan akan segera dievaluasi.
“Kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Situasi sekarang menuntut kita kerja terukur, efisien, dan saling terhubung antar dinas,” ujarnya.
Evaluasi kinerja ini diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2026–2027 dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan PAD, penguatan sektor unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
