Hal itu disampaikan Bupati saat evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan bersama Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (12/2/2026).
“Kinerja umum kita masih kurang memuaskan. Area kritikal yang harus segera diintervensi adalah kemiskinan, kesenjangan, dan infrastruktur,” tegas Thaher.
Data evaluasi menunjukkan angka kemiskinan Maluku Tenggara masih berada di angka 21,16 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan hingga 19 persen bahkan 17 persen pada tahun kedua kepemimpinan.
Sebagai tindak lanjut, Bupati meminta para camat bersama Dinas Sosial melakukan pendataan ulang secara spesifik terhadap wilayah dan kampung yang masuk kategori kemiskinan ekstrem agar intervensi program tepat sasaran.
Menurutnya, sejumlah program dasar seperti penyediaan air bersih dan perbaikan rumah telah berjalan, namun ketimpangan masih terlihat karena indikator statistik belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.
Selain kemiskinan, kesenjangan ekonomi juga menjadi perhatian serius. Indeks ketimpangan tercatat meningkat menjadi 0,206, menandakan distribusi kesejahteraan belum merata.
Karena itu, Pemerintah Daerah menetapkan tiga fokus utama pada tahun kedua, yakni pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
