LANGGUR, MALUKU TENGGARA — Krisis minyak tanah di Kabupaten Maluku Tenggara semakin parah dalam dua minggu terakhir. Pasokan nyaris tidak terlihat di masyarakat. Antrean di pangkalan hanya 20–30 orang, setiap pembeli dibatasi satu hingga dua jeriken, tetapi stok selalu habis dalam waktu kurang dari empat jam. Kondisi ini memicu kecurigaan publik bahwa ada penyimpangan dalam distribusi.
Ketua PWI Maluku Tenggara, Agustinus B. Rahakbauw, menilai situasi tersebut menegaskan adanya permainan para agen. Ia menyebut informasi yang diberikan kepada Komisi II DPRD saat RDP tidak jujur.
“Tidak mungkin minyak masuk lalu habis hanya karena dibeli 20–30 orang. Fakta lapangan menunjukkan ada yang tidak beres,” ujarnya di Langgur Senin (17/11/2025). Rahakbauw juga menyoroti dugaan penimbunan di kawasan Perumnas, Watdek, dan beberapa titik di Langgur.
Menurutnya, jalur distribusi saat ini tidak transparan dan sarat penyimpangan. Ia menilai RDP antara DPRD dan para agen hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata. Karena itu, ia meminta distribusi minyak tanah dilakukan langsung ke RT/RW agar lebih mudah diawasi dan mengurangi peluang manipulasi.
Rahakbauw mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD agar tidak lagi saling menyalahkan dan segera mengambil langkah tegas sebelum kelangkaan ini memicu gejolak sosial. Ia juga meminta pihak Kepolisian turun tangan mengawasi dugaan transaksi ilegal BBM di kawasan Pantai Watdek dan sekitarnya.
