Program yang dimaksud meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan ketahanan pangan. Tito meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bekerja setelah masalah muncul, tetapi juga aktif memberikan masukan dan peringatan dini.
“Inspektorat jangan hanya mengawasi setelah kejadian, tapi harus punya foresight — memberikan masukan dan peringatan dini,” ujar Mendagri usai membuka Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan dinamika TKD melalui efisiensi anggaran, terutama pada kegiatan birokratis seperti rapat dan perjalanan dinas yang berlebihan. Ia mencontohkan keberhasilan daerah dalam mengelola anggaran secara efisien saat pandemi Covid-19.
Selain efisiensi, Tito mendorong daerah untuk inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat kecil. Ia menyoroti potensi kebocoran retribusi pajak restoran dan hotel yang perlu dibenahi dengan sistem digital agar seluruh pendapatan masuk ke kas daerah.
Lebih lanjut, Pemda juga diminta menangkap peluang dari program nasional yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja lokal.
“Hidupkan UMKM dengan kemudahan izin, seperti yang dilakukan Sri Sultan di Yogyakarta. Saat Covid, UMKM di sana tetap bertahan dan ekonomi daerahnya tumbuh,” tutup Mendagri.
