Menurut Bupati, peningkatan cakupan kepesertaan JKN harus diiringi dengan perbaikan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di seluruh wilayah Maluku Tenggara.
Forum tersebut juga menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya, menciptakan pemahaman yang sama mengenai program JKN serta mencari solusi atas berbagai kendala operasional di lapangan.
“Melalui forum ini, kita dorong terciptanya koordinasi yang solid antarinstansi, baik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Thaher.
Bupati juga berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperkuat hubungan kemitraan dengan BPJS Kesehatan serta berkontribusi aktif dalam mendukung program JKN. “Diperlukan ide, terobosan, dan solusi nyata agar pelaksanaan program jaminan kesehatan di daerah ini berjalan optimal dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Acara pembukaan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Maluku Tenggara, Plt. Sekda, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, serta perwakilan dari sejumlah OPD dan fasilitas kesehatan.
Hanubun berharap, agar hasil pertemuan kegiatan tersebut menjadi langkah konkret menuju pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di Maluku Tenggara.
“Semoga Tuhan memberkati upaya kita bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Maluku Tenggara,” tutupnya.
