Lontaran pedas tersebut disampaikan Bupati kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal.
“Saya sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak mampu, mengundurkan diri. Ini hal penting yang harus kita lakukan. Tapi lihat sekarang, yang hadir hanya beberapa orang saja," tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak main-main dengan lembaga DPRD melainkan serius mengikuti setiap pembahasan dan Paripurna yang diselenggarakan.
"Saudara-saudara, ini peringatan terakhir saya. Saya tidak main-main, apalagi di hadapan DPRD,” kecamnya.
Menurutnya, RPJMD bukan sekadar dokumen berisi angka dan program, tetapi fondasi utama untuk mentransformasi Maluku Tenggara dalam lima tahun kedepan.
Bagi Bupati, RPJMD memiliki peran strategis sebagai pedoman arah pembangunan, instrumen koordinasi lintas sektor, dan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita tidak mungkin menyusun APBD di luar RPJMD. Dokumen ini memastikan anggaran dialokasikan secara optimal sesuai prioritas pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, RPJMD menjadi alat monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang terukur, sekaligus media partisipasi publik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Ini kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat untuk membangun masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Forum penting tersebut, Bupati kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk bekerja dengan komitmen penuh.
“Jangan sampai hanya segelintir orang yang benar-benar bekerja. Kalau tidak sanggup, silakan mundur,” tandasnya.
