
“Kami ingin memastikan penanganan cepat terhadap bencana ini dilakukan secara langsung di lapangan,” tegas Thaher saat memulai agenda peninjauan.
Sambutan Adat dan Perjalanan ke Titik Rawan
Rombongan Bupati bertolak dari Pelabuhan Watdek menggunakan speed boat menuju Pelabuhan Elat, yang menjadi titik awal peninjauan di Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Setibanya di Elat, kedatangan rombongan disambut masyarakat dengan prosesi adat khas Kei. Menurut Bupati, tradisi penyambutan ini mencerminkan kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat di tengah situasi darurat.
“Kehadiran kami disambut hangat. Ini bukti bahwa masyarakat mempercayai pemerintah yang hadir untuk bersama-sama menghadapi masa sulit,” ujar Thaher.
Longsor 200 Meter Timbun Akses Jalan
Peninjauan lapangan dimulai di Ohoi Wer Nam, salah satu titik terparah akibat longsor sepanjang 200 meter yang menimbun jalan utama. Longsoran ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan Kei Besar beberapa hari terakhir. Akibatnya, akses transportasi warga terhambat dan distribusi kebutuhan dasar menjadi terputus.
Tidak berhenti di situ, Bupati bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke Ohoi Wer Frawav. Perjalanan ke lokasi ini harus dilakukan menggunakan perahu milik warga karena akses darat terputus. Kondisi di lokasi juga tak kalah parah: jembatan utama penghubung antarwilayah rusak berat diterjang arus banjir.
Instruksi Percepatan Perbaikan dan Evakuasi
Melihat langsung dampak kerusakan tersebut, Bupati Thaher menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk mempercepat pemulihan kondisi. Ia secara khusus menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar segera menyusun langkah teknis perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.
“Ini bukan hanya soal membangun kembali, tetapi bagaimana memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Terhadap Warga Terdampak
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan kebutuhan mendesak warga terdampak, seperti bantuan pangan, layanan kesehatan, serta hunian sementara menjadi prioritas utama. Menurut Bupati, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab dalam mewujudkan ketanggapan darurat dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah bencana.
“Pemerintah hadir tidak hanya untuk memulihkan kerusakan fisik, tetapi juga memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal,” tutup Thaher.