Orang Kai Ohoingur Usulkan Seleksi Anggota Polri Dilaksanakan di Maluku Tenggara, Soroti Biaya Tinggi ke Ambon

Kepala Ohoi/Orang Kai Ohoingur Hironimus Dumatubun (mengenakan batik coklat putih). Foto/dok: Diskominfo Malra.
LANGGUR, HARIAN MALUKU - Kepala Ohoi Orang Kai Ohoingur, Hironimus J.S. Dumatubun, mengusulkan agar proses seleksi penerimaan anggota Polri dapat dilaksanakan langsung di Kabupaten Maluku Tenggara. Usulan ini disampaikan dalam kegiatan Pengarahan Kamtibmas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Ohoi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (13/5/2025), di hadapan Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan.

Hironimus menyoroti bahwa selama ini seleksi calon anggota Polri hanya dipusatkan di tingkat provinsi, yakni di Polda Maluku, yang memerlukan biaya perjalanan dan akomodasi yang cukup tinggi bagi peserta asal Maluku Tenggara.

“Banyak anak-anak kami yang punya semangat dan potensi menjadi anggota Polri, tapi terkendala biaya karena harus mengikuti seleksi di Ambon. Biaya transportasi laut atau udara, tempat tinggal, serta kebutuhan selama seleksi bukan hal yang ringan bagi masyarakat di kampung,” ujar Hironimus dalam forum tersebut.

Ia menyampaikan bahwa kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan ekonomi di wilayah Maluku Tenggara menjadi kendala serius bagi calon peserta, sehingga pelaksanaan seleksi di daerah sendiri akan menjadi solusi konkret dan bentuk afirmasi terhadap daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Kami mohon kepada bapak Kapolda agar bisa mempertimbangkan agar proses seleksi dilakukan juga di Langgur atau Tual. Ini akan membuka peluang lebih luas dan adil bagi pemuda-pemudi lokal,” tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan, menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut secara serius.

Ia menyebut bahwa Polri terus berupaya melakukan pembenahan dalam sistem rekrutmen, termasuk dalam hal pemerataan akses.

“Kami catat usulan ini sebagai bagian dari evaluasi kedepan. Jika memang memungkinkan, karena seleksi ini kewenangan dari pusat dalam hal ini Mabes Polri untuk itu kami mohon dukungan dari Pemda dan stakeholder terkait agar kedepan pelaksanaan seleksi di wilayah kabupaten seperti Maluku Tenggara bisa kita perjuangkan,” ujar Kapolda.

Kegiatan pengarahan ini diikuti oleh para Kepala Desa/Ohoi, perangkat pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur TNI/Polri, dan menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait keamanan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya akses seleksi anggota Polri yang lebih merata, terjangkau, dan berpihak kepada masyarakat di daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara.

SPONSOR
Lebih baru Lebih lama
SPONSOR