~2.jpg)
Dalam sambutannya, Stepanus menyampaikan bahwa kegiatan penyerahan laporan ini merupakan momen penting dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, pemeriksaan oleh BPK bukan hanya amanat undang-undang, tetapi juga merupakan kebutuhan mutlak dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan keuangan daerah merupakan amanat yang telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan publik menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkap Stepanus.
Tantangan Tata Kelola dan Rekomendasi BPK
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti lemahnya sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
“Seluruh rekomendasi dari BPK harus kita tindak lanjuti secara maksimal. DPRD berkomitmen mengawasi proses pelaksanaan tindak lanjut ini bersama pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Stepanus juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi acuan penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang. “Ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi landasan untuk melakukan perbaikan struktural, kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta pelayanan publik yang lebih baik.”
Apresiasi dan Harapan
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan. Menurutnya, hasil audit yang objektif dan transparan menjadi sumber daya penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tim pemeriksa BPK yang telah menjalankan tugas dengan sangat profesional. Hasil kerja ini bukan hanya penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pegangan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” ucapnya.
Tantangan Masa Depan dan Permintaan Kolaborasi
Menghadapi dinamika dan tantangan yang terus berubah di masa depan — termasuk ketidakpastian fiskal dan risiko ekonomi — Ketua DPRD Maluku Tenggara menilai pentingnya kolaborasi erat dengan BPK untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Kami menyadari tantangan ke depan akan semakin kompleks dan tak menentu. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan masukan, pandangan, serta dukungan dari BPK dalam mengenali risiko dan memperbaiki strategi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Stepanus menegaskan bahwa DPRD akan terus memainkan peran aktif dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah, sembari membangun kemitraan strategis dengan lembaga pengawas seperti BPK.
