Pernyataan tersebut disampaikan Watubun saat memberikan pandangan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah pada rangkaian HUT ke-26 Apkasi dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara Kamis (2/7/2026)
"Sudah bilang kita harus mempertajam APBD kita. Yang saya bertanya, kita pertajam apanya? Yang kita tunggu ini adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah," tegas Watubun.
Ia menilai, selama pemerintah pusat belum membuka ruang transfer anggaran yang lebih luas, pemerintah daerah akan kesulitan menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam membangun ekonomi lokal.
Menurut Watubun, dalam berbagai forum bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), usulan agar transfer ke daerah diperbesar justru mendapat dukungan. Namun, hingga kini kebijakan tersebut dinilai belum mendapat respons nyata.
"Saya dan Bappenas justru pro kepada daerah. Transfer itu harus dibuka supaya ada kreativitas kita. Sepanjang itu tidak dibuka, jangan berharap daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen," ujarnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri langsung Wamendagri tersebut, Benhur mengungkapkan bahwa berbagai potensi dan kreativitas pemerintah daerah selama ini seolah terhambat oleh kebijakan fiskal yang terlalu terpusat.
"Kreativitas yang kita lakukan ini semua dihabis-habis oleh pusat," katanya.
Ketua DPD PDIP Maluku itu juga menilai gagasan Presiden untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, menurutnya, implementasi di tingkat kementerian belum sepenuhnya sejalan dengan arahan tersebut.
"Sebenarnya pikiran Presiden ini bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden belum menerjemahkan seluruh instruksi Presiden itu supaya dijalankan dengan baik ke daerah-daerah," kritiknya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, Watubun mengibaratkan pemerintah daerah memiliki semangat besar tetapi tidak didukung kemampuan yang memadai.
"Kalau memaksa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara kita ini ibarat nafsu kuda tapi tenaganya ayam, tentu tidak bisa melakukan berbagai kreativitas," ucapnya.
Karena itu, ia kembali mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, agar segera melakukan terobosan dalam kebijakan transfer ke daerah.
"Kita berharap buka saja kran transfer ke daerah. Berulang kali kami sampaikan dalam forum bersama Bappenas dan mereka sangat setuju. Hanya Kementerian Keuangan yang sampai sekarang belum melakukan terobosan untuk menjawab tuntutan daerah," pungkas Watubun.
Pernyataan tersebut kembali mengangkat isu hubungan fiskal pusat dan daerah yang selama ini menjadi perhatian banyak kepala daerah. Sejumlah kalangan menilai, peningkatan kewenangan dan dukungan anggaran merupakan kunci agar daerah mampu mempercepat pembangunan, memperluas investasi, dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
