Dalam forum yang berlangsung pada Kamis (2/7/2026), Benhur menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sulit dicapai apabila pemerintah pusat belum membuka kembali kran transfer anggaran ke daerah.
"Yang kita tunggu saat ini adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah. Sepanjang itu belum dibuka, jangan berharap daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen," tegasnya.
Menurut Watubun, Pemerintah Daerah membutuhkan keleluasaan fiskal agar dapat melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas dalam mendorong pembangunan serta memperkuat perekonomian masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa dalam berbagai forum bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dirinya secara konsisten menyuarakan pentingnya memperbesar ruang fiskal bagi daerah. Bahkan, kata dia, Bappenas mendukung gagasan tersebut.
Sebaliknya, Benhur menilai hingga kini belum ada langkah nyata dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia> untuk menjawab aspirasi pemerintah daerah terkait kebijakan transfer anggaran.
"Yang menjadi persoalan, Kementerian Keuangan belum melakukan terobosan untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan daerah," ujarnya.
Benhur juga menyoroti instruksi Presiden yang menurutnya memiliki arah kebijakan yang baik. Namun, ia menilai implementasi di tingkat Kementerian belum sepenuhnya sejalan dengan visi tersebut sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh daerah.
"Menurut saya, pikiran Presiden ini bagus. Tetapi para pembantu Presiden belum mampu menerjemahkan seluruh instruksi Presiden dengan baik sehingga dapat dijalankan secara efektif di daerah," katanya.
Menggambarkan keterbatasan fiskal yang dialami Pemerintah Daerah, Benhur menggunakan sebuah analogi. Ia mengatakan daerah memiliki semangat besar untuk membangun, tetapi kemampuan yang dimiliki belum memadai.
"Ibaratnya, nafsunya kuda tetapi tenaganya ayam. Bagaimana daerah bisa melakukan berbagai kreativitas kalau ruang fiskalnya sangat terbatas," ungkapnya.
Karena itu, Ketua DPRD Maluku dua periode itu berharap Pemerintah Pusat segera mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah agar Pemerintah Daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menggerakkan pembangunan, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Menurut Benhur, penguatan fiskal daerah merupakan salah satu kunci agar target pembangunan nasional tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui peran aktif Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
