Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Daerah (MAPAMDA) Provinsi Maluku Tahun 2026 di Langgur Rabu (8/7).
Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian penting dari reformasi pelayanan publik sebagaimana diarahkan pemerintah pusat sejak era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto.
Thaher menginginkan seluruh laporan gangguan distribusi air dapat dipantau secara real time sehingga pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penyelesaian.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menerima laporan masyarakat mengenai gangguan air di wilayah Kei Besar. Setelah berkoordinasi langsung dengan direksi perusahaan air minum, pelayanan kembali normal dalam waktu singkat.
Selain itu, ia meminta perusahaan air minum meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan sistem pelayanan modern berbasis teknologi.
Menurutnya, SDM di Maluku memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain, namun harus dibarengi kedisiplinan, profesionalisme, dan kesungguhan dalam bekerja.
"Kalau pelayanan cepat, masyarakat puas. Itulah tujuan digitalisasi pelayanan air minum," katanya.
