Pernyataan itu disampaikan menyusul perbincangan yang berkembang di masyarakat dan media sosial terkait perpindahan sejumlah guru, terutama ke wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik seperti Pulau Kei Besar.
Hanubun menegaskan mutasi merupakan hal biasa dalam birokrasi pemerintahan. Sebagai pejabat pembina kepegawaian, keputusan mutasi ASN, termasuk guru dan PPPK, merupakan kewenangan yang sah berdasarkan kebutuhan pelayanan publik.
“Jangan cari suaka ke mana-mana. Kalau saya sudah tanda tangan, laksanakan dulu, nanti dievaluasi,” tegas Hanubun di Langgur Senin (25/5/2026).
Thaher menilai upaya mencari perlindungan politik atau melobi pejabat lain justru menunjukkan ketidakdisiplinan dalam memahami sistem birokrasi. Menurutnya, mutasi dilakukan untuk pemerataan guru di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Hanubun menekankan bahwa perpindahan ASN bukan hukuman, melainkan bagian dari manajemen organisasi demi pelayanan pendidikan yang lebih merata. Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak terus dipelintir menjadi isu politik.
“Mutasi sangat sah bila dilakukan untuk kebutuhan organisasi, pemerataan tenaga, peningkatan pelayanan, dan pembinaan disiplin,” katanya.
