Pesan itu disampaikan saat pelantikan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (25/5/2026), usai pengambilan sumpah jabatan.
Dalam sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Bupati, pejabat yang dilantik berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, menaati seluruh peraturan perundang-undangan, bekerja penuh tanggung jawab, menjunjung etika jabatan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Namun bagi Bupati, sumpah itu bukan sekadar formalitas seremoni.
“Jabatan ini bukan hanya posisi struktural, tetapi amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Bupati menekankan, pejabat yang baru dilantik harus menjadi contoh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Secara khusus, ia menyoroti pentingnya memperkuat fungsi Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan internal yang lemah dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran administratif hingga persoalan hukum.
“Kalau pengawasan tidak kuat, maka sistem pemerintahan kita juga ikut lemah,” ujarnya.
Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik mampu membangun sinergi antarlembaga, memberikan solusi dalam pengawasan, dan meningkatkan kompetensi menghadapi tantangan birokrasi yang terus berkembang.
Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dengan rangkaian pembacaan keputusan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga pemberian ucapan selamat.
Bupati menegaskan, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja nyata, bukan sekadar simbol jabatan.
“Bekerjalah lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas,” tandasnya.
