Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara, Titus Betaubun, mengatakan seluruh biaya pendidikan akan ditanggung negara.
“Anak-anak ini akan diasramakan, sekolah gratis sampai tamat, bahkan diarahkan hingga punya pekerjaan,” ujarnya Jumat (22/5/2026).
Menurut Titus, Maluku Tenggara telah masuk dalam tahap ketiga pelaksanaan Sekolah Rakyat nasional, dengan realisasi dijadwalkan pada Oktober 2026.
Saat ini seluruh persyaratan administratif telah diselesaikan, termasuk uji laboratorium lahan untuk pembangunan.
Seleksi peserta dilakukan ketat.
Hanya anak-anak yang benar-benar putus sekolah dan berasal dari keluarga dalam kategori miskin yang akan diterima.
“Data harus sesuai DTSEN. Kalau tidak masuk kategori yang ditentukan, tidak bisa diakomodasi,” jelas Titus.
Meski begitu, Dinas Sosial tetap membuka peluang validasi lapangan bagi warga yang merasa layak tetapi belum masuk data.
Selain program pendidikan, Pemkab Maluku Tenggara juga mengklaim mencatat sejumlah capaian besar di sektor perlindungan sosial.
Diantaranya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026, pelaksanaan bansos terintegrasi senilai Rp1,15 miliar, serta bantuan sosial untuk 1.017 keluarga penerima manfaat.
“Ini bentuk komitmen pemerintah daerah agar perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Program Sekolah Rakyat diprediksi menjadi salah satu gebrakan sosial paling dinanti warga Maluku Tenggara tahun ini.
