Dalam tatap muka bersama guru dan kepala sekolah di Aula Kantor Bupati Senin (25/5/2026), Hanubun menegaskan Kepala Sekolah seharusnya menjadi teladan utama dalam disiplin kerja, bukan justru menjadi bagian dari persoalan yang sedang dibenahi pemerintah daerah.
Menurutnya, penegakan disiplin di sekolah sulit berjalan optimal jika pimpinan sekolah sendiri tidak menunjukkan komitmen penuh terhadap tugasnya. Kondisi itu berpotensi membuat guru ikut meninggalkan sekolah, sementara siswa menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Bagaimana kepala sekolah mau menegakkan disiplin kalau dirinya sendiri lebih banyak habiskan waktu di kota?” sindir Hanubun.
Ia juga menyoroti alasan klasik kepala sekolah yang kerap datang ke kota untuk mengurus administrasi, termasuk urusan kenaikan pangkat. Menurut Bupati, pola lama seperti itu harus ditinggalkan karena pemerintah kini mendorong pelayanan administrasi yang lebih proaktif dan berbasis digital.
Hanubun menginstruksikan Dinas Pendidikan dan BKPSDM agar memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian sehingga guru tidak perlu meninggalkan sekolah terlalu lama hanya demi mengurus dokumen administratif.
Ia menegaskan tugas utama kepala sekolah adalah memastikan proses belajar mengajar berjalan baik, bukan menjadikan sekolah sekadar tempat singgah administratif.
