Dalam arahannya, Wakapolri memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas manajemen media di lingkungan kehumasan yang dinilai semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan era digital.
“Humas adalah suara dan telinga institusi. Peran ini menempatkan Humas di garis depan sekaligus garis terakhir dalam menjaga marwah Polri,” tegasnya.
Ia menekankan, fungsi kehumasan tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi pusat komunikasi strategis yang mampu membentuk persepsi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Humas bukan sekadar juru bicara, tetapi strategic communication hub yang mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta melawan disinformasi,” ujarnya.
Wakapolri juga mendorong penerapan intelligence-led communication dengan dukungan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI), termasuk pemantauan isu secara real-time dan respons cepat terhadap isu viral di ruang digital.
Selain itu, ia menekankan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menginternalisasi fungsi kehumasan sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2023, sehingga kemampuan komunikasi publik tidak hanya dimiliki personel Humas, tetapi seluruh anggota.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan komunikasi Polri dengan arah pembangunan nasional RPJPN 2025–2045 dan visi Indonesia Emas 2045, termasuk transformasi digital sebagai pilar utama.
“Seluruh jajaran harus memahami arah kebijakan nasional agar komunikasi publik Polri sejalan dengan visi besar bangsa,” tambahnya.
Ia turut memaparkan Grand Strategy Polri 2025–2045 yang terdiri dari empat tahap pembangunan menuju institusi modern, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik.
Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan pentingnya optimalisasi War Room Humas sebagai pusat kendali informasi untuk memantau isu publik dan mempercepat langkah mitigasi.
“Humas harus menjadi garda terdepan dalam komunikasi strategis dan menjaga marwah institusi di ruang publik,” pungkasnya.
