Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun mengatakan, wilayah Pulau Kei Besar yang menjadi lokasi prioritas perbatasan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akses jalan, layanan pendidikan, dan kesehatan.
“Peningkatan konektivitas menjadi kunci. Tanpa akses yang memadai, pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi sulit berkembang,” ujarnya dalam workshop pembangunan kawasan perbatasan Rabu (8/4).
Ia menjelaskan, sebagian besar permukiman berada di wilayah pesisir sempit, sementara kondisi geografis berbukit menyulitkan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, puluhan desa belum terhubung secara optimal.
Selain infrastruktur, kualitas SDM juga menjadi perhatian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara pada 2025 tercatat 71,16, masih di bawah rata-rata provinsi.
Disektor pendidikan, keterbatasan sarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan rumah dinas guru menjadi kendala utama. Sementara di sektor kesehatan, fasilitas Puskesmas dan Pustu sebagian besar masih dalam kondisi rusak.
Rumah Sakit Pratama di Elat yang baru diresmikan akhir 2025 pun belum beroperasi maksimal, antara lain karena keterbatasan ambulans dan fasilitas pendukung.
“Sekitar 80 persen tenaga kesehatan masih menumpang di rumah warga,” ungkapnya.
Pemkab Maluku Tenggara berharap dukungan Pemerintah Pusat melalui program lintas Kementerian untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi.
