Kondisi itu disampaikan Hanubun dalam Workshop Percepatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026, saat memaparkan tantangan geografis dan ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Dari total 115 ohoi di Pulau Kei Besar, ada 54 ohoi yang belum terhubung dengan jalan dalam kondisi baik. Bahkan 19 ohoi masih terisolir,” ungkapnya Rabu (8/4).
Geografi Kei Besar Jadi Tantangan Nyata
Hanubun menjelaskan, kondisi geografis Pulau Kei Besar memang tidak mudah. Secara topografi, wilayah ini didominasi perbukitan dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut, bahkan titik tertingginya mencapai 800 meter.
Sementara itu, wilayah dataran rendah hanya berada di jalur pesisir sempit, tempat lebih dari 95 persen masyarakat bermukim.
Kondisi ini, kata dia, membuat pembangunan infrastruktur dasar—terutama jalan dan konektivitas antarwilayah—menjadi sangat menantang sekaligus sangat mendesak.
Ancaman Alam Perparah Isolasi
Tidak hanya menghadapi medan berat, masyarakat Kei Besar juga hidup di tengah ancaman alam yang tinggi. Secara geografis, Maluku Tenggara berada di persimpangan Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudera Indonesia, yang menjadikan wilayah itu rawan terhadap angin kencang, gelombang pasang, banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai.
Akibatnya, ketika jalur darat belum memadai dan jalur laut terganggu cuaca, masyarakat di wilayah terisolir praktis lumpuh dari sisi mobilitas dan distribusi kebutuhan dasar.
“Kalau transportasi laut terhambat karena cuaca, sementara jalan darat juga belum terbuka, maka masyarakat benar-benar terputus,” katanya.
Jalan Kei Besar Masuk Agenda Strategis Nasional
Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa penanganan jalan di Pulau Kei Besar kini telah masuk sebagai salah satu kebijakan strategis RPJMN 2025–2029.
Ia menilai, status itu harus segera diterjemahkan menjadi eksekusi proyek nyata di lapangan, karena keterbatasan akses menjadi akar dari banyak persoalan lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kemiskinan.
“Jalan bukan hanya soal infrastruktur. Jalan adalah akses menuju sekolah, rumah sakit, pasar, dan masa depan masyarakat,” tegas Hanubun.
Pembangunan Tak Bisa Ditunda Lagi
Hanubun menegaskan, percepatan pembukaan akses jalan di Pulau Kei Besar tidak bisa lagi ditunda jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun kawasan perbatasan dari pinggiran.
Ia berharap kehadiran kementerian teknis dalam forum workshop itu dapat melahirkan langkah konkret untuk mengakhiri isolasi puluhan ohoi yang selama ini hidup jauh dari sentuhan pembangunan.
“Wilayah perbatasan tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama. Negara harus hadir sampai ke ujung jalan terakhir,” pungkasnya.
