Penegasan itu disampaikan Bupati pada Workshop Percepatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026, yang menghadirkan jajaran BNPP, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta sejumlah kementerian teknis lainnya di Jakarta Rabu (8/4).
Menurut Bupati, berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, terdapat empat Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan Negara.
“Ini bukan penetapan biasa. Negara sudah mengakui bahwa wilayah perbatasan di Kei Besar adalah kawasan penting yang harus dibangun secara serius,” tegas Hanubun.
Ia menekankan, empat Kecamatan prioritas itu berada di Pulau Kei Besar, yang juga masuk dalam kategori Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2017.
Bukan Halaman Belakang Negara
Bupati menyebut, kawasan perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai halaman belakang republik, melainkan harus menjadi garda terdepan kedaulatan, gerbang pelayanan publik, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurutnya, selama ini wilayah perbatasan sering kali dibicarakan dalam konteks geopolitik, tetapi belum sepenuhnya dijawab dengan intervensi pembangunan yang cepat, konkret, dan terintegrasi.
“Kalau wilayah ini disebut etalase negara, maka negara juga harus hadir secara nyata di sana,” katanya.
Thaher mengingatkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan di Maluku Tenggara bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses layanan dasar, konektivitas, kualitas hidup masyarakat, dan pemerataan keadilan pembangunan.
Forum Strategis Dorong Intervensi Pusat
Hanubun menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang telah memfasilitasi pertemuan strategis tersebut dengan menghadirkan banyak kementerian dan lembaga penting.
Ia berharap forum itu tidak berhenti pada tataran diskusi dan seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang sinkronisasi program pusat dan daerah untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di kawasan perbatasan.
“Yang dibutuhkan daerah perbatasan bukan hanya perhatian administratif, tapi keberpihakan anggaran dan keberanian kebijakan,” ujarnya.
Kei Besar Butuh Akselerasi
Bupati menilai, momentum workshop ini harus menjadi titik balik percepatan pembangunan di Kei Besar, terutama karena kawasan tersebut memegang posisi strategis baik secara geografis, sosial, maupun ekonomi.
Ia berharap, dengan keterlibatan kementerian dan lembaga teknis, berbagai persoalan klasik yang selama ini membelit kawasan perbatasan dapat segera ditangani secara terukur dan lintas sektor.
“Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, saya yakin Kei Besar bisa bangkit menjadi simpul pertumbuhan baru di Maluku Tenggara,” tandasnya.
