Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudha Arief Hanoeboen, menjelaskan bahwa faktor utama yang menentukan bantuan revitalisasi sekolah adalah data Dapodik yang harus sinkron dengan sistem Kementerian Pendidikan.
Penjelasan itu disampaikan Hanoeboen dalam Forum OPD Bidang Pendidikan beberapa waktu lalu di Ballroom Syafira Hotel Langgur.
“Walaupun sekolahnya rusak atau hampir rubuh sekalipun, kalau data Dapodiknya tidak sinkron maka tidak akan bisa masuk program revitalisasi,” ujarnya.
Hanoeboen mencontohkan dua sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, yakni SD Inpres Kilwat dan SD Negeri Wairat, yang hingga kini masih menggunakan bangunan darurat dari papan.
Menurutnya, kedua sekolah tersebut sebenarnya sangat layak mendapat bantuan. Namun kendala teknis seperti jaringan internet menyebabkan operator sekolah tidak dapat menyinkronkan data Dapodik tepat waktu.
“Kami sudah memanggil Kepala Sekolah dan operator sampai menjelang batas waktu terakhir, tetapi karena kendala jaringan data mereka tidak bisa tersinkron,” jelasnya.
Akibatnya, Sekolah-sekolah tersebut tidak dapat masuk dalam tahap pertama program revitalisasi yang saat ini diprioritaskan Pemerintah Pusat untuk daerah bencana di Sumatera dan wilayah sekitarnya.
Meski begitu, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara tetap mengusulkan Sekolah-sekolah tersebut dalam daftar tambahan jika tersedia kuota baru dari Kementerian.
“Mudah-mudahan ada kuota tambahan sehingga Sekolah-sekolah ini bisa mendapat bantuan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bin Raudha juga menyoroti persoalan literasi di beberapa Sekolah Dasar. Ia menerima masukan bahwa masih ada siswa kelas lima yang belum mampu membaca dengan baik.
Masukan tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan untuk memperkuat program literasi di tingkat Sekolah Dasar.
“Itu masukan penting bagi kami. Nanti Bidang SD akan menindaklanjuti agar persoalan literasi ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga memastikan distribusi Guru Agama melalui skema PPPK akan segera dilakukan setelah Lebaran.
Para guru tersebut akan kembali ke satuan pendidikan masing-masing untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah.
Forum OPD Bidang Pendidikan ini menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem perencanaan pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan sekolah-sekolah di Maluku Tenggara dapat terakomodasi secara lebih baik ke depan.
